Lombok Timur (NTBSatu) – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur mencatat pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai Rp42 miliar sepanjang 2026. Jumlah tersebut mencakup sekitar 3.700 kasus penerima manfaat dari berbagai program perlindungan pekerja.
Kepala CaBPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, M. Yohan Firmansyah mengatakan, manfaat program tersebut turut dirasakan masyarakat melalui perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga beasiswa pendidikan bagi anak peserta.
“Untuk kegiatan hari ini, penerima manfaat yang hadir berjumlah tujuh orang dengan total santunan kurang lebih Rp600 juta,” ujar, Kamis, 12 November 2026.
Setiap penerima memperoleh santunan dengan nominal berbeda, mulai dari Rp42 juta, Rp74 juta, Rp198 juta, hingga Rp270 juta.
Menurut Yohan, manfaat tersebut menunjukkan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui skema mandiri maupun bantuan iuran dari pemerintah daerah.
“BPJS tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini telah disalurkan santunan kurang lebih Rp600 juta,” ujarnya.
Potensi BSU Rp68 Miliar
Selain pembayaran manfaat jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan juga tengah melakukan pengumpulan dan validasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Yohan menyebut, setiap pekerja yang memenuhi kriteria berpotensi menerima bantuan sebesar Rp900 ribu. Untuk wilayah Lombok Timur, potensi alokasi BSU mencapai Rp50 miliar hingga Rp68 miliar.
“Di Lombok Timur jumlah penerima upahnya sekitar 109 ribu orang,” ungkap Yohan.
Namun, pihaknya terlebih dahulu mengeluarkan data pekerja migran dan pekerja sektor jasa konstruksi dari kelompok tersebut.
Dari penyaringan awal itu, tersisa sekitar 70 ribu data pekerja yang akan melalui proses seleksi lanjutan, terutama berdasarkan kriteria penghasilan di bawah Rp3,5 juta.
“BPJS Ketenagakerjaan saat ini dipercaya untuk menyediakan data. Selanjutnya, data tersebut kami serahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses validasi berdasarkan keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia mengatakan, pekerja yang pernah menerima BSU pada periode 2025 tetap berpeluang kembali mendapatkan bantuan. Sebab, pemerintah mengucurkan program tersebut berdasarkan kebijakan setiap tahunnya.
Yohan optimistis cukup banyak pekerja di Lombok Timur yang berpeluang menerima BSU tahun ini. Namun, kepastian penerima tetap menunggu hasil validasi Kementerian Ketenagakerjaan. (*)
