Sumbawa Barat (NTBSatu) — DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin, 8 Juni 2026.
Forum resmi legislatif tersebut mengupas tuntas capaian gemilang, sekaligus evaluasi mendalam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., memaparkan langsung seluruh dinamika riil keuangan daerah kepada anggota dewan. Pihaknya menyampaikan dokumen pertanggungjawaban itu setelah tim auditor menyelesaikan proses pemeriksaan LKPD beberapa waktu lalu.
“Syukur alhamdulillah, konsistensi ini bisa kita jaga walaupun sangat banyak tantangan dan hambatan,” Ujar Bupati Amar di hadapan forum paripurna, Senin, 8 Juni 2026.
Catatan emas muncul saat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sukses menembus angka Rp2,88 Triliun. Jumlah fantastis ini melampaui target awal sebesar Rp1,91 Triliun atau melambung hingga 150,48 persen.
“Ini capaian tertinggi sepanjang sejarah KSB,” Ujar Bupati Amar dengan nada bangga saat berpidato.
Lonjakan besar tersebut bersumber dari sektor pendapatan transfer dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Sektor belanja daerah juga mencatatkan angka serapan yang cukup tinggi, hingga akhir periode pelaporan. Manajemen daerah sukses mengeksekusi anggaran belanja sebesar Rp2,05 Triliun dari total plafon Rp2,23 Triliun.
Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang positif ini secara otomatis memperkuat struktur neraca keuangan pemerintah KSB. Nilai buku aset daerah per 31 Desember 2025 meroket tajam hingga mencapai Rp4,61 Triliun.
Angka pembukuan tersebut memperlihatkan kenaikan aset yang sangat signifikan, sebesar Rp726,55 Miliar daripada tahun sebelumnya. Hal mengesankan lainnya, pemerintah daerah mampu memangkas kewajiban jangka pendek hingga menyusut sebesar 66,52 persen.
16 Temuan BPK Mengganjal
Namun, BPK RI Perwakilan NTB tetap menyertakan catatan kritis berupa 16 Temuan Pemeriksaan (TP). Belasan temuan mengganjal itu tersebar pada akun belanja, akun aset, pendapatan, hingga penyusunan laporan.
“Sektor belanja daerah menjadi lini yang paling banyak mendapatkan sorotan tajam dari tim auditor,” ungkapnya.
Catatan minor dari BPK tersebut, mencakup sembilan temuan pemeriksaan khusus pada pos belanja daerah.
Pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk mengurai belasan potret evaluasi dari tim auditor tersebut. Pihaknya mengandalkan Inspektorat Daerah beserta Majelis TP-TGR, guna menyusun rencana aksi penuntasan temuan.
“Pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut terhadap seluruh temuan tersebut melalui Inspektorat Daerah,” tegas Bupati Amar.
Upaya perbaikan administrasi ini berjalan secara simultan bersama jajaran organisasi perangkat daerah. Solusi ini menjadi komitmen nyata, demi menjaga transparansi anggaran di Bumi Pariri Lema Bariri. Tata kelola yang bersih tetap menjadi prioritas utama eksekutif demi mempertahankan kepercayaan publik.
“Semoga ikhtiar dan konsistensi ini dapat kita jaga di tahun-tahun berikutnya,” harap Amar.
Pihaknya optimis mampu menyelesaikan evaluasi BPK tersebut tepat waktu sebelum masa sidang berakhir.
Rapat paripurna berjalan tertib dan melahirkan kesepakatan bersama untuk membahas draf pertanggungjawaban pada tingkat komisi. Anggota legislatif menyambut baik keterbukaan eksekutif dalam membeberkan dinamika positif maupun catatan evaluasi APBD. (*)
