Sumbawa Barat (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat mengonfirmasi capaian Sensus Ekonomi 2026 kini merangkak naik hingga 11,55 persen.
Realisasi angka terbaru ini menempatkan kawasan Kecamatan Maluk sebagai wilayah dengan tantangan penolakan warga paling berat.
Kepala BPS KSB, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, mengumumkan pergerakan data tersebut secara berkala pekan ini. Alhasil, jajarannya terus memacu kinerja ratusan petugas lapangan demi mengejar target rampung pada akhir Agustus mendatang.
“Akselerasi pendataan lapangan kini menunjukkan tren positif dengan realisasi progres yang telah bergerak naik mencapai 11,55 persen,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 25 Juni 2026.
Sementara itu, pihak BPS mengidentifikasi wilayah lingkar industri pertambangan tersebut memiliki tingkat resistensi masyarakat yang cukup tinggi. Karakteristik demografi kawasan lingkar tambang memicu hambatan tersendiri bagi para petugas sensus selama proses wawancara.
“Fokus kendala lapangan terkait resistensi responden saat ini paling masif terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Maluk,” ujarnya.
Mayoritas pemilik usaha setempat mengkhawatirkan aspek jaminan keamanan dokumen atau rekam data pribadi mereka. Publik bahkan berspekulasi bahwa pengumpulan informasi finansial ini memiliki keterkaitan khusus dengan instansi pemungut pajak negara.
Data Warga Dijamin Aman
Menyikapi kecemasan warga, Alit menggarisbawahi regulasi kuat yang melindungi seluruh kerahasiaan jawaban masyarakat secara total. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberi jaminan penuh bagi keamanan data setiap responden.
“Negara memberikan jaminan kerahasiaan penuh terhadap seluruh kegiatan sensus dan survei melalui payung hukum UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” tambahnya.
Di sisi lain, lembaga statistik hanya akan mengumumkan hasil akhir pengumpulan informasi dalam bentuk format data agregat komunal. Manajemen internal BPS tidak akan pernah menyebarluaskan profil individu ataupun rincian omzet internal pelaku usaha.
“Publikasi hasil akhir hanya menyajikan data agregat berupa akumulasi angka serta persentase, bukan rekam data yang merujuk pada profil individu,” katanya.
Sebagai langkah konkret, BPS KSB menerapkan empat pilar strategi taktis guna mengurai simpul penolakan warga pada kawasan lingkar industri. Langkah awal bertumpu pada program penguatan motivasi serta pengawasan berjenjang terhadap kinerja para petugas lapangan.
Selain itu, BPS juga menggandeng pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga ketua rukun tetangga (RT) setempat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi. Dengan demikian, BPS melibatkan personel TNI-Polri seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk membantu kelancaran agenda sosialisasi kepada perwakilan warga. (*)
