Mataram (NTBSatu) – Kepala Lingkungan (Kaling) Monjok Bangket Culik, Suhaemi mengungkapkan, minimnya kapasitas dan peremajaan armada pengangkut sampah dan keterbatasan fasilitas pendukung di lingkungannya. Ia harus memutar otak agar wilayahnya tidak berubah menjadi kumuh.
Suhaemi mengatakan, saat ini lingkungannya hampir tidak lagi bisa mengandalkan armada operasional dari kelurahan. Sebab, kondisinya yang rusak parah dan tidak layak pakai.
“Armada dari kelurahan sudah dinonaktifkan, sudah rusak dan menjadi barang bekas. Tidak pernah diganti selama ini,” ujar Emi, sapaan akrabnya, kepada NTBSatu, Selasa, 5 Mei 2026.
Hal tersebut membuat Emi memutar otak agar tetap bisa menyediakan armada pengangkut sampah di lingkungannya. Ia mengaku, lingkungannya mendapatkan fasilitas armada dari salah seorang dewan setelah menempuh jalur aspirasi legislatif, karena pengaduan pada kelurahan dan kecamatan tidak mendapatkan respons.
“Saya minta Tossa melalui dewan, jadi minta untuk difasilitasi, karena kami sebagai Kaling tidak bisa bergerak tanpa fasilitas,” jelasnya.
Inisiasi Kaling
Emi menjelaskan, Lingkungan Monjok Bangket Culik menjadi sorotan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena dianggap sebagai penyumbang volume sampah dan bercitra kumuh. Untuk menghapus citra tersebut, ia bergerak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai.
“Setelah mendapat dukungan armada tadi, saya bergerak untuk sosialisasi ke masyarakat yang membuang sampah ke sungai akan dikenakan denda,” ujarnya.
Upaya tersebut untuk menekan volume sampah yang sampai ke hilir. “Supaya tidak berdampak negatif ke wilayah yang ada di hilir, saya sudah inisiasi sistem jaring di perbatasan. Tetapi tanggul yang kami bikin itu tidak sanggup membendung sampah dari hulu,” ucapnya.
Sistem Swadaya dan Kendala Armada
Tidak berhenti di situ, Emi mengaku hadir dengan solusi. Lingkungannya menyediakan jasa pengangkut karena tidak lagi memakai fasilitas dari kelurahan.
“Kami sediakan jasa pengangkut yang dibayar sepuluh ribu per bulannya oleh warga, karena kami sudah tidak pakai fasilitas dari kelurahan,” jelas Emi.
Namun, tantangan berat muncul seiring dengan besarnya populasi yang mencapai hampir 1.200 Kepala Keluarga (KK). Satu unit armada harus bekerja ekstra keras dengan jadwal pengangkutan dua kali sehari menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Kritik Program Pemilahan Sampah
Emi juga menyoroti kebijakan pemerintah, terkait pemilahan sampah organik dan non-organik yang dinilai sulit diterapkan di tingkat bawah.
Ia menganggap, jika tidak diiringi dengan penyediaan sarana yang nyata, sosialisasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan fasilitas fisik, seperti kantong sampah atau wadah pemilahan untuk masyarakat.
“Fasilitasi kami, jangan hanya program saja. Teori terlalu banyak, tetapi kalau fasilitas praktik tidak ada, kami di bawah yang susah,” tegasnya.
Meski berhasil mengubah wajah lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata, Emi berharap, Pemerintah Kota Mataram memberikan perhatian serius pada peremajaan armada sampah di setiap kelurahan secara kolektif.
Ia menilai, isu sampah adalah masalah krusial harian yang seharusnya menjadi skala prioritas utama dalam penganggaran daerah. (Ashri)
