Politik
Berita Politik
-
SiLPA Rp249,72 Miliar, DPRD Soroti Perencanaan Anggaran Pemkot Mataram
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp249,72 miliar pada akhir Tahun Anggaran…
Baca Lebih Banyak » -
SILPA Rp249 Miliar di APBD Kota Mataram 2025, DPRD Soroti Efisiensi Belanja
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp249,72 miliar pada Tahun Anggaran 2025.…
Baca Lebih Banyak » -
DPRD NTB Sentil WTP Pemprov, Jangan Bangga Kalau SILPA Masih Tinggi
Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menyoroti raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB secara berturut-turut.…
Baca Lebih Banyak » -
DPRD NTB Tolak Moratorium Ponpes, Minta Kemenag Perkuat Pengawasan
Mataram (NTBSatu) – Wacana moratorium atau penghentian sementara izin pendirian Pondok Pesantren (Ponpes) di NTB, mendapat penolakan dari DPRD NTB.…
Baca Lebih Banyak » -
Puluhan Anggota DPRD NTB Mendadak Jalani Tes Urine
Mataram (NTBSatu) – Puluhan anggota dan pimpinan DPRD NTB mendadak menjalani tes urine usai Rapat Paripurna, di Kantor Gubernur NTB…
Baca Lebih Banyak » -
SILPA NTB Naik Dua Kali Lipat, DPRD Sebut Pengelolaan Keuangan Daerah Bermasalah
Mataram (NTBSatu) – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, melonjak hingga dua kali lipat pada 2025. DPRD…
Baca Lebih Banyak » -
DPRD Kota Mataram Desak Regulasi Khusus Cegah LGBT
Mataram (NTBSatu) – DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyusun regulasi khusus untuk mencegah perilaku Lesbian, Gay, Biseksual,…
Baca Lebih Banyak » -
Anggota Komisi V DPR RI Soroti Jalan Rusak dan Efektivitas Pembangunan Desa di NTB
Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendesak pemerintah memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur efektivitas…
Baca Lebih Banyak » -
DPRD Lobar Segera Datangi BKN, Perjuangkan Nasib Puluhan PPPK yang Gagal Dapat NIP
Lombok Barat (NTBSatu) – Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) bersiap menemui Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Langkah itu…
Baca Lebih Banyak » -
Molor Deadline Addendum, DPRD NTB Akan Panggil PPK dan Kontraktor Proyek Lenangguar-Lunyuk
Mataram (NTBSatu) – Komisi IV DPRD NTB berencana memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk. Pemanggilan ini…
Baca Lebih Banyak »