Kota Bima (NTBSatu) – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari sektor Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Teknis menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Dompu dan berlanjut ke Kantor Pemerintah Kabupaten Dompu, pada Senin, 7 September 2026.
Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah daerah dan pusat segera mengubah status kepegawaian mereka dari paruh waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Aksi yang menjadi bagian dari Gerakan Serentak Nasional ini dipicu oleh ketimpangan antara beban kerja di lapangan dengan kesejahteraan yang mereka terima. Mereka menilai, status paruh waktu tidak mencerminkan kontribusi nyata dan tanggung jawab profesional yang mereka jalankan saban hari.
Salah seorang PPPK yang terlibat dalam aksi, Siti Sarah menegaskan, tenaga kesehatan dan teknis yang berstatus paruh waktu memikul beban kerja yang sama beratnya dengan pegawai penuh waktu. Namun, hak finansial dan kepastian status mereka masih jauh dari kata layak.
“Kami hari ini ingin ada kepastian pengangkatan. Kami ingin kesejahteraan dan pengakuan status sebagai Aparatur Sipil Negara yang layak,” tegas Sarah, Senin, 7 September 2026.
Tuntut Kepastian Pengangkatan Jadi PPPK Penuh Waktu
Para PPPK memusatkan tuntutan pada standarisasi upah nasional, kepastian perlindungan hukum, serta pengangkatan resmi menjadi pegawai penuh waktu. Mereka menilai regulasi paruh waktu saat ini merugikan ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah.
Salah seorang PPPK lainnya, Arifin, melempar pesan terbuka kepada Pemkab Dompu agar bertindak tegas menyelesaikan nasib tenaga kerja di daerah.
“Kami butuh kesejahteraan dan upah yang layak untuk keluarga serta anak-anak kami. Kami menuntut standarisasi yang layak secara nasional bagi seluruh angkatan kerja Nakes dan Teknis,” ujar Arfin.
Ia juga menuntut perlindungan hukum dan kepastian status menjadi aspek penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan para pegawai. Massa mendesak Pemkab Dompu untuk tidak sekadar menampung aspirasi ini. Mereka ingin Pemkab Dompu dan DPRD Kabupaten Dompu langsung mengirimkan rekomendasi resmi ke pemerintah pusat. Tujuannya agar menghapus status paruh waktu bagi sektor kesehatan dan teknis kemudian menggantinya dengan status penuh waktu.
