Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mencatat capaian positif pada sejumlah indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Triwulan III 2026. Pertumbuhan ekonomi daerah bahkan melampaui target yang pemerintah tetapkan untuk tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., mengatakan timnya masih mengumpulkan dan memvalidasi data capaian seluruh indikator RPJMD. Karena itu, Bapperida belum merampungkan rekapitulasi akhir seluruh indikator pembangunan.
Meski demikian, Dedy memastikan sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa saat ini mencapai sekitar 5,3 persen atau melampaui target yang pemerintah tetapkan dalam RPJMD.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa mencapai sekitar 5,3 persen. Angka itu berada di atas target yang telah kami tetapkan,” ujarnya, Senin, 28 September 2026.
Selain pertumbuhan ekonomi, Pemkab Sumbawa juga mencermati perkembangan indikator pengentasan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Dedy, kedua indikator tersebut masih bergerak sesuai arah target yang pemerintah daerah harapkan.
Karena itu, Pemkab Sumbawa optimistis dapat mempertahankan tren positif tersebut hingga akhir tahun. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan setiap indikator melalui evaluasi rutin yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.
Indikator Emisi Masih Tunggu Kajian
Di tengah capaian tersebut, Pemkab Sumbawa masih menunggu hasil kajian emisi gas rumah kaca yang masuk dalam indikator makro RPJMD. Dedy menjelaskan indikator tersebut memerlukan metode pengukuran khusus sehingga pemerintah daerah belum dapat menyimpulkan hasil akhirnya.
Menurut Dedy, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB saat ini masih melaksanakan kajian dan penghitungan yang menjadi dasar penetapan capaian indikator tersebut. Karena itu, Bapperida memilih menunggu hasil kajian resmi sebelum menyampaikan angka capaian kepada publik.
“Kami masih menunggu kajian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB. Indikator emisi gas rumah kaca memerlukan pengukuran tersendiri sehingga kami perlu menunggu hasil kajian tersebut,” katanya.
Selain itu, Dedy menilai pelaksanaan program pembangunan daerah hingga saat ini masih berjalan sesuai rencana. Ia juga belum menemukan hambatan besar yang berpotensi mengganggu pencapaian target RPJMD hingga akhir tahun.
APBD Perubahan dan Cuaca Jadi Tantangan
Sementara itu, Pemkab Sumbawa mulai mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi capaian pembangunan pada penghujung 2026. Dedy mengatakan implementasi APBD Perubahan 2026 akan menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, APBD Perubahan akan mulai berjalan pada pertengahan Oktober 2026. Kondisi tersebut membuat OPD memiliki waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan berbagai program sebelum tahun anggaran berakhir.
“Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda terus memberikan penekanan kepada seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan program. APBD Perubahan akan mulai berjalan pada pertengahan Oktober sehingga waktu pelaksanaannya relatif singkat,” ujarnya.
Dedy menjelaskan tantangan tersebut terutama akan dihadapi OPD yang mengampu pekerjaan fisik. Karena itu, pemerintah daerah meminta setiap OPD menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar target pembangunan tetap tercapai sesuai jadwal.
Selain keterbatasan waktu, Dedy juga menyoroti faktor cuaca yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Menurutnya, hujan dengan intensitas tinggi dapat memengaruhi progres sejumlah kegiatan yang berlangsung pada akhir tahun.
Karena itu, pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh OPD agar menghitung berbagai risiko sejak awal dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat.
“Kami mengingatkan seluruh OPD agar mengantisipasi berbagai risiko dari sekarang. Kalau hujan dengan intensitas tinggi terjadi, kondisi tersebut tentu dapat mengganggu pekerjaan fisik di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedy menjelaskan Bupati Sumbawa secara rutin memimpin evaluasi pembangunan bersama seluruh organisasi perangkat daerah setiap pekan. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat memantau progres program sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Menurutnya, jika terdapat realisasi yang belum optimal, kondisi tersebut umumnya berkaitan dengan proses administrasi atau tahapan pekerjaan yang membutuhkan waktu penyelesaian hingga triwulan berikutnya.
“Secara umum kami tidak menghadapi hambatan yang menonjol. Kami terus melakukan evaluasi agar seluruh program dapat berjalan sesuai target yang telah pemerintah daerah tetapkan,” pungkasnya. (*)
