Kementerian UMKM RI dan Bank NTB Syariah Teken PKS KUR, Akses Pembiayaan UMKM Diperluas
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI bersama PT Bank NTB Syariah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penandatanganan ini menandai bergabungnya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR ke-43 secara nasional, sekaligus memperkuat perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M. Riza Damanik mengatakan, fokus utama saat ini tidak lagi terletak pada ketersediaan skema pembiayaan, melainkan pada kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha.
“Isu kita hari ini bukan soal ketersediaan uang atau skema pembiayaan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana mempersiapkan UMKM agar dapat mengakses pembiayaan sesuai porsi dan skemanya,” ujar Riza dalam sambutannya, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia juga menyampaikan, apresiasi atas bergabungnya Bank NTB Syariah dalam jaringan penyalur KUR nasional. “Selamat bergabung kepada Bank NTB Syariah yang kini resmi menjadi penyalur kredit syariah di Indonesia,” kata Riza.
Penandatanganan PKS KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi UMKM, khususnya di NTB. Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah resmi masuk sebagai penyalur KUR ke-43 di Indonesia.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan proses untuk menjadi penyalur KUR membutuhkan waktu dan tahapan panjang hingga memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Proses untuk menjadi penyalur KUR ini kami lalui selama kurang lebih delapan bulan hingga akhirnya memperoleh persetujuan OJK,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, sektor UMKM masih membutuhkan penguatan pembiayaan produktif. Menurutnya, perbaikan tata kelola dan sistem menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembiayaan ke depan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami. Kami masih membutuhkan waktu hingga akhir tahun depan untuk mengembalikan pembiayaan produktif ke jalur yang ideal,” kata Nazaruddin.
Meski demikian, ia menilai kualitas pembiayaan mikro semakin sehat seiring upaya pembenahan internal yang terus berjalan.
NTB Dorong Sinergi Program Desa Berdaya
Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, menyambut baik langkah perluasan pembiayaan ini. Menurutnya, sinergi antara program KUR dan Desa Berdaya akan meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program pembiayaan ini akan jauh lebih efektif apabila disinergikan dengan program Desa Berdaya yang telah dicanangkan oleh Gubernur NTB,” ujarnya.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas UMKM melalui penguatan modal, pendampingan, serta peningkatan daya saing di pasar yang lebih luas.
Selain akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga menekankan pentingnya peran lembaga inkubator bisnis. Saat ini, terdapat sekitar 24 lembaga inkubator di NTB yang aktif mendampingi pelaku usaha.
Riza menyebut, pelaku usaha yang menjalani inkubasi memiliki peluang berkembang lebih tinggi daripada mereka yang berusaha tanpa pendampingan.
“Dengan adanya proses inkubasi yang dilakukan oleh lembaga inkubator terhadap UMKM, risiko gagal usaha dapat ditekan. Sehingga tingkat keberhasilan bisa meningkat dua kali lipat,” ujarnya. (*)
