Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim), menyiapkan dua unit usaha baru melalui program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua usaha tersebut bergerak di bidang pembuatan roti dan pengolahan kopi tradisional.
Kepala Desa Tetebatu, Sabli mengatakan, program tersebut menyasar warga yang belum merasakan manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata di Tetebatu.
Melalui usaha pembuatan roti, pemerintah desa ingin memenuhi kebutuhan roti tawar bagi pelaku usaha wisata. Selama ini, masyarakat masih mengandalkan pembelian roti dari warung.
“Sekarang ini kebutuhan roti tawar kita masih dapatkan dari warung-warung. Kebutuhannya cukup banyak di Desa Tetebatu,” kata Sabli, Minggu, 24 Oktober 2026.
Sabli menyebut, sejumlah warga telah memiliki sertifikat keterampilan membuat roti. Ia ingin kemampuan tersebut berkembang menjadi usaha produktif yang mampu menghasilkan pendapatan.
Selain usaha roti, pemerintah desa juga merancang pengolahan kopi tradisional. Kelompok usaha nantinya membeli buah kopi dari petani, kemudian mengolahnya melalui proses pengupasan hingga penyangraian.
“Untuk usaha kopi ini, kita membutuhkan sedikitnya 10 pekerja. Tiga orang menjadi tenaga utama, sementara sisanya membantu proses produksi,” ujarnya.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, Sabli berencana meminjamkan bangunan milik pribadinya sebagai tempat usaha.
Kedua program UMKM itu menjadi bagian dari tiga proposal Desa Berdaya yang telah mendapat persetujuan Pemprov NTB. Satu program lainnya menyasar penanganan sampah dengan kebutuhan anggaran hampir Rp200 juta.
Secara keseluruhan, Desa Tetebatu memperoleh alokasi anggaran Rp300 juta melalui program tersebut. Sabli berharap bantuan itu membuka kesempatan usaha bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa wisata.
“Harapan saya, bantuan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya jual Tetebatu,” ujarnya.
Desa Berdaya Dorong Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, Pemprov NTB mengarahkan program Desa Berdaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pendekatan tematik, pemerintah memberikan BKK Rp300 juta hingga Rp500 juta kepada desa dan kelurahan. Pemerintah mengarahkan bantuan untuk mengembangkan potensi lokal, terutama sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan.
“Program Desa Berdaya ini menyasar 257 desa dan kelurahan. Rinciannya, 224 desa dan 33 kelurahan,” jelas Nelly.
Nelly mengatakan, pemerintah juga menjalankan pendekatan transformatif dengan menyasar keluarga miskin ekstrem secara langsung. Melalui skema ini, satu pendamping menangani 50 kepala keluarga (KK).
Pendamping mengidentifikasi kemampuan dan potensi keluarga untuk menentukan jenis usaha yang sesuai. Pemerintah kemudian memberikan modal dan peralatan usaha serta mendampingi perkembangan usaha tersebut.
“Jadi bukan seperti Sinterklas, kita kasih duit terus selesai. Kita berikan modal untuk membeli peralatan usaha, kemudian kita dampingi. Karena tidak semua orang berbakat berbisnis langsung sukses,” jelas Nelly.
Melalui dua pendekatan tersebut, Pemprov NTB menargetkan intervensi terhadap 7.250 KK miskin ekstrem sepanjang 2026. (*)
