Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim), memprioritaskan penanganan sampah melalui program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Desa Tetebatu, Sabli mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran hampir Rp200 juta untuk membangun sistem pengelolaan sampah di desa. Program tersebut menjadi salah satu dari tiga proposal yang telah mendapat persetujuan Pemprov NTB.
Selama ini, warga Tetebatu masih membakar sampah di sekitar rumah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah desa karena persoalan sampah kerap memicu keluhan masyarakat.
“Kita belum punya pengelolaan sampah itu. Selama ini kita masih membakar sampah di belakang rumah. Saya sering sekali dapat laporan tentang sampah dan itu yang saya pusingkan,” kata Sabli, Minggu, 25 Oktober 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah desa menyiapkan lahan milik desa sebagai lokasi pengolahan sampah. Sabli juga menjalin komunikasi dengan pengelola bank sampah di Lenek untuk mendukung proses pemilahan.
Pengelola bank sampah tersebut bersedia menerima sampah yang sudah dipilah menjadi tiga jenis.
Namun, Sabli ingin Tetebatu memiliki kemampuan mengolah sampah secara mandiri. Salah satu rencana yang sedang dipelajari yakni mengubah sampah plastik menjadi paving block.
“Kami ingin menangani sampah di desa sendiri agar tidak menjadi pemasok sampah ke wilayah selatan,” ujarnya.
Sabli menargetkan Tetebatu bebas sampah plastik pada 2027. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi modal penting untuk mempertahankan daya tarik Tetebatu sebagai desa wisata.
Selain pengelolaan sampah, pemerintah desa juga mengajukan program UMKM pembuatan roti dan pengolahan kopi tradisional. Ketiga program tersebut membutuhkan anggaran total Rp300 juta.
“Harapan saya, bantuan ini tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov NTB Terapkan Dua Pendekatan
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, pemerintah provinsi menjalankan Desa Berdaya melalui pendekatan tematik dan transformatif.
Dalam pendekatan tematik, Pemprov NTB memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta kepada desa dan kelurahan.
“Desa Berdaya Tematik ini kita arahkan untuk mengembangkan potensi lokal melalui tiga tema utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan,” jelas Nelly, Jumat, 30 Oktober 2026.
Hingga akhir 2026, program Desa Berdaya menyasar 257 desa dan kelurahan di NTB. Dari jumlah tersebut, 224 merupakan desa dan 33 lainnya kelurahan.
Nelly menyebutkan, sebanyak 216 desa telah memperoleh rekomendasi. Sebanyak 206 pengajuan sudah masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB. Sementara itu, 105 desa telah menerima transfer dana.
Pemprov NTB berharap, bantuan tersebut mampu mendorong desa menyelesaikan persoalan lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. (*)
