AdvertorialPendidikan

UNIZAR – Polda NTB Perkuat Sistem Perlindungan, Dorong Masyarakat Bebas Kekerasan


Mataram (NTBSatu) – Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) memperkuat komitmennya dalam perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama strategis dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa, 17 November 2026.

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi perguruan tinggi dan kepolisian untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat sistem perlindungan yang inklusif.

Penandatanganan MoU tersebut dilanjutkan dengan Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) bertema “Penguatan Sistem Keamanan Berbasis Polisi Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas yang Inklusif di Lingkungan Polda NTB Tahun Anggaran 2026”.

Dari UNIZAR, kegiatan dihadiri Rektor Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP, Wakil Rektor III Dr. Fathurrahman, SE., M.Ak., serta Ketua Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) UNIZAR, dr. Danang Nur Adiwibawa, SH., Sp.KJ(K), AIFO-K. Tiga mahasiswa UNIZAR yang juga merupakan anggota PPKPT turut hadir mengikuti workshop tersebut.

Kehadiran unsur pimpinan, pengelola PPKPT, dan mahasiswa menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen kampus, bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga sivitas akademika.

MoU UNIZAR dan Polda NTB Perkuat Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak

Rektor UNIZAR Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP., menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi, khususnya dalam memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak.

UNIZAR menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Polda NTB melalui sejumlah program strategis. Di antaranya pembentukan satuan tugas terpadu perlindungan perempuan dan anak, kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sosialisasi migrasi aman dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penguatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama, tetapi diwujudkan melalui program edukasi, pendampingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan keterlibatan perguruan tinggi, upaya perlindungan dapat diperkuat melalui pendekatan akademis sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat.

Kapolda NTB: Kesetaraan Gender Harus Menjadi Budaya Organisasi

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dalam membangun organisasi yang profesional, modern, dan berkeadilan.

Menurutnya, setiap kebijakan dan program kepolisian harus menjamin kesempatan, perlindungan, serta pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan lima hal penting dalam implementasi PUG, yakni mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan kepolisian, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan responsif gender, membangun budaya organisasi yang setara, serta memastikan keberlanjutan program melalui aksi nyata.

Kapolda juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis. Dari 10 Kapolres di wilayah Polda NTB, dua di antaranya dijabat oleh perempuan atau mencapai 20 persen.

Menurutnya, kesempatan bagi Polwan untuk menduduki jabatan kepemimpinan perlu terus diperkuat berdasarkan kompetensi dan profesionalitas.

Polda NTB Dorong Sistem Keamanan yang Inklusif

Sementara itu, Ketua Tim Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus Karorena Polda NTB, KBP Yeyen Lesmana, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa program PUG di lingkungan Polda NTB terus dikembangkan melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas personel.

Ia menyebutkan, kegiatan sosialisasi telah berlangsung sejak 2022, sedangkan workshop peningkatan kemampuan PUG dilaksanakan secara rutin sejak 2023.

Workshop tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman personel kepolisian mengenai perspektif gender, termasuk dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, serta berbagai bentuk kerawanan sosial.

Melalui kegiatan ini, Polda NTB mendorong terbentuknya sistem keamanan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan secara adil, responsif, dan humanis.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur kepolisian dan pemerintah daerah, yakni Dosen Kepolisian Utama Tingkat II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Boro Windu Danandito, S.I.K., M.A.P.; Deputi PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., yang diwakili; serta Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP.
Melalui penandatanganan MoU dan workshop PUG ini, UNIZAR berharap sinergi dengan Polda NTB semakin kuat dan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tentang mencegah terjadinya kekerasan, tetapi juga memastikan setiap orang memperoleh rasa aman, kesempatan yang setara, dan akses terhadap keadilan. (*)

Artikel Terkait