700 Warga Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Ampenan Selatan Perkuat Validasi Data
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 700 warga Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, masih tercatat dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, pemerintah kelurahan memperkuat validasi dan pemutakhiran data melalui kolaborasi lintas sektor.
Lurah Ampenan Selatan, Erma Suryani mengatakan, validasi data menjadi langkah penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjangkau warga yang berhak.
“Kami di kelurahan sudah memiliki data primer dari pendataan keluarga. Nantinya, data ini akan kami kolaborasikan secara lintas sektoral, baik data kemiskinan ekstrem dari Dinas Sosial maupun data dari BPS sendiri,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 29 Juni 2026.
Erma menjelaskan, salah satu fokus dalam Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah pemetaan data kemiskinan, kelompok umur, dan tingkat pendidikan.
Menurutnya, pembaruan data kemiskinan secara berkala menjadi kunci agar program bantuan pemerintah menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Erma menjelaskan, mayoritas penduduk di wilayah pesisir Ampenan Selatan menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan buruh.
Sebagian besar warga mencari nafkah dengan melaut, sementara lainnya berdagang, mulai dari menjual hasil tangkapan ikan, membuka usaha kecil, hingga berjualan di pasar. Di sisi lain, tidak sedikit warga yang bekerja sebagai buruh harian lepas maupun tenaga pengolah ikan pindang.
Validasi Data Jadi Kunci
Menurut Erma, dinamika ekonomi masyarakat pesisir menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan data secara berkala. Fluktuasi hasil tangkapan ikan, pendapatan yang tidak menentu, hingga beban ekonomi yang dihadapi sebagian warga membuat kondisi kesejahteraan dapat berubah dalam waktu singkat.
“Bahkan, ada warga yang menghadapi tekanan ekonomi akibat beban utang. Sehingga validasi data harus terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Erma berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam setiap proses pendataan. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi faktor penting untuk menghasilkan data valid agar setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sebagus apa pun program pemerintah, jika tidak ada dukungan dan keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai subjek sekaligus evaluator, maka manfaatnya tidak akan maksimal. Masyarakat harus merasa memiliki program tersebut karena mereka yang merasakan dampaknya langsung,” pungkasnya. (*)




