Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan Kota Mataram tengah berupaya mengatasi disparitas atau kesenjangan pendidikan dan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, S.Pd., mengakui bahwa masih terdapat kesenjangan antara sekolah-sekolah di Mataram, baik dalam hal kualitas pendidikan, pelayanan, sarana prasarana, guru, maupun kepala sekolah.
“Disparitas ini harus segera diatasi agar semua anak di Mataram mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar Yusuf.
Sistem zonasi dalam PPDB ini mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat sekolah dan sesuai dengan daya tampung rombongan belajar.
Beberapa sekolah favorit, seperti SMP Negeri 2 Mataram, SMP Negeri 1 Mataram, dan SMP Negeri 15 Mataram akan menggunakan sistem koordinat untuk menentukan zonasi.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengenyam pendidikan berkualitas di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
“Dengan sistem zonasi, anak-anak tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah,” ungkap Siti, salah satu wali murid.
Berita Terkini:
- Gelombang PHK di Panasonic, 10.000 Karyawan Kehilangan Pekerjaan
- 5 Siswa SD di Lombok Tengah Keracunan MBG, Dikes Tak Terlibat Pengawasan
- Anggota Pansus Diduga Minta Uang Saku, Hamdan Kasim: Ada Kesalapahaman
- Mori Hanafi Usulkan Penambahan Dermaga dan Pelabuhan di NTB untuk Perlancar Distribusi Pangan
- Momen Haru Presenter Indosiar saat Pamit dari Program “Fokus Pagi”
Meskipun sistem zonasi disambut baik oleh sebagian besar wali murid, beberapa di antaranya mengkhawatirkan potensi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu.
Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih gencar dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain sistem zonasi, Dinas Pendidikan Kota Mataram juga melakukan beberapa upaya lain untuk mengatasi disparitas pendidikan, dengan memperbaiki kualitas sarana prasarana sekolah, kompetensi guru dan kepala sekolah dan memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Upaya untuk mengatasi disparitas pendidikan di Mataram masih membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak di Mataram mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. (WIL)
