Pemkab Lombok Timur Arahkan UPLAND Tingkatkan Kesejahteraan Petani Lewat Hilirisasi dan Akses Pasar
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berkomitmen melanjutkan Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy UPLAND Project, Kamis, 25 Juni 2026.
Juaini mengatakan UPLAND merupakan salah satu program strategis di sektor pertanian. Pemerintah daerah akan terus memperjuangkan keberlanjutan program tersebut setelah masa proyek berakhir.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Republik Indonesia yang selama ini mendampingi pelaksanaan UPLAND.
Pemerintah pusat menyalurkan hibah Program UPLAND yang bersumber dari Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Menurut Juaini, keberhasilan UPLAND tidak lepas dari kolaborasi sejumlah perangkat daerah. Bappeda, Dinas Pertanian, dan BPKAD menjadi tiga instansi yang aktif mengawal pelaksanaan program sejak awal.
Ia menjelaskan, UPLAND tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian. Program ini juga mendorong pengembangan sektor hilir agar hasil pertanian memiliki nilai tambah.
“Muara dari seluruh program ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani,” kata Juaini.
Meski demikian, ia menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di antaranya pengelolaan pendapatan petani, pengembangan hilirisasi, dan perluasan akses pasar.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong kerja sama dengan sektor perbankan. Salah satunya melalui Bank NTB Syariah yang selama ini terlibat dalam program tersebut.
Juaini juga mengajak kelompok tani membangun jejaring dengan lembaga keuangan. Menurutnya, langkah itu akan mempercepat pengembangan usaha tani dan memperluas akses pembiayaan.
Tanggung Jawab Semua Pihak
Ia menegaskan, UPLAND kini bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata. Sekda mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama-sama menjaga keberlanjutan Program UPLAND.
Selain itu, ia meminta setiap OPD lebih terbuka dalam berbagi data dan memperkuat koordinasi. Pemerintah daerah juga mengarahkan Program UPLAND untuk mendukung pengarusutamaan gender, meningkatkan pengelolaan hasil pascapanen, serta menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang
Perwakilan Bank NTB Syariah, organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok tani, dan para penerima manfaat mengikuti FGD Exit Strategy UPLAND Project.
Forum tersebut menjadi bagian dari penyusunan strategi agar manfaat Program UPLAND tetap berlanjut setelah proyek selesai. (*)
