NTB Masih Bergantung pada Tambang, DPRD Dorong Hilirisasi Perikanan hingga Pertanian
Mataram (NTBSatu) – Ketergantungan ekonomi NTB terhadap sektor tambang, masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Meski sektor non tambang dinilai terus tumbuh positif, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), masih belum mampu menyaingi dominasi sektor pertambangan.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengatakan, sektor non tambang sebenarnya menunjukkan pergerakan ekonomi yang cukup baik. Namun, besarnya kontribusi tambang membuat kondisi ekonomi NTB tetap sangat dipengaruhi naik turunnya industri pertambangan.
“Kalau kita keluarkan tambang dari perhitungan PDRB memang positif banget. Kita akan bergerak semua sektor non tambang ini jadinya. Tapi kan kecil-kecil kontribusinya terhadap total PDRB,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 10 Mei 2026.
Menurut Sambirang, sektor tambang saat ini menyumbang lebih dari 20 persen terhadap PDRB NTB. Angka tersebut hampir setara dengan kontribusi sektor pertanian, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
“Tambang itu kontribusinya masih di atas 20 persen, artinya besar. Sama dengan pertanian,” kata legislator dari fraksi PKS tersebut.
Ia menjelaskan, ketika sektor tambang mengalami kontraksi, dampaknya langsung terasa terhadap angka pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan. Sebab perhitungan ekonomi daerah bersifat agregat atau akumulatif.
“Kalau tambangnya minus, itu menggerus sektor lain menjadi minus juga karena akumulatif,” jelasnya.
Dorongan Hilirisasi Sektor Non Tambang
Karena itu, DPRD NTB mendorong pemerintah mulai mempercepat hilirisasi di sektor-sektor non tambang. Tujuannya agar ekonomi daerah tidak terus bergantung pada aktivitas pertambangan.
“Supaya dia kencang dan tidak tergantung pada tambang, maka kita harus mendorong supaya sektor-sektor non tambang ini segera juga dilakukan hilirisasi,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini banyak potensi unggulan NTB yang masih dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih lanjut di daerah. Padahal, nilai tambah terbesar justru muncul ketika produk sudah masuk tahap industri pengolahan.
Beberapa sektor yang dinilai potensial untuk dikembangkan antara lain perikanan, pertanian, peternakan, garam, hingga hasil perkebunan.
“Garam-garam itu bisa diolah di dalam sini menjadi garam yodium. Hasil-hasil perkebunan juga mungkin bisa diolah menjadi barang jadi di sini lalu diekspor dalam bentuk barang jadi,” katanya.
Menurutnya, konsep hilirisasi tidak boleh hanya fokus pada smelter tambang semata. NTB juga perlu membangun industri pengolahan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau.
“Kalau smelter itu kan hilirisasi tambang. Nah yang non tambang begini seperti perikanan, ekonomi kelautan, pertanian, peternakan, garam, tambak, itu PR kita,” ujarnya.
Sambirang menilai percepatan investasi menjadi salah satu kunci penting agar hilirisasi non tambang dapat berkembang di NTB. Dengan hadirnya industri pengolahan, nilai tambah produk lokal akan meningkat dan ketergantungan terhadap tambang perlahan bisa ditekan.
“Jadi kita tetap mendorong yang tambang ini, tapi sektor non tambang juga harus tetap menghadirkan kontribusinya dan hilirisasinya harus ada,” tutupnya. (*)
