Sumbawa Barat (NTBSatu) — Program Kartu KSB Maju Perumahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini tengah menjadi sorotan. Hal ini dipicu oleh adanya temuan mengenai daftar penerima bantuan bedah rumah yang dinilai tidak tepat sasaran dan melanggar ketentuan yang ada.
Di Kecamatan Brang Ene, ditemukan adanya keluarga dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga masuk ke dalam daftar penerima manfaat. Temuan ini menjadi polemik karena program bantuan tersebut pada dasarnya dikhususkan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Informasi ini pertama kali mencuat saat berlangsungnya acara forum yasinan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah KSB. Dalam kesempatan tersebut, para Agen Gotong Royong (AGR) dari wilayah Brang Ene menyampaikan keberatan mereka secara langsung kepada jajaran pimpinan daerah.
Salah seorang anggota AGR, Rohani menegaskan, dalam data yang keluar, terdapat anggota keluarga ASN yang terdaftar. “Setahu kami ASN tidak boleh ‘kan Ibu Wakil Bupati. Tapi di tempat kami ada datanya sudah keluar sebagai penerima,” ucapnya, kemarin.
Rohani juga menambahkan, tim AGR merasa heran dengan munculnya nama tersebut dalam daftar resmi. Pasalnya, sejak awal proses pendataan di tingkat bawah, pihak keluarga ASN tersebut sama sekali tidak pernah diusulkan oleh tim verifikasi lapangan.
Kekecewaan tim AGR semakin memuncak karena warga yang benar-benar membutuhkan justru tersisih. Rohani menyebutkan, “Justru yang kami data sebagai warga yang berhak menerima program ada yang tidak masuk,” tambahnya.
Keluhan AGR
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Rohana, anggota AGR dari Desa Kalimantong. Ia memaparkan adanya kejanggalan dalam klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil. Menurutnya, ada warga yang berada di tingkat ekonomi lebih baik justru lolos sebagai penerima bantuan.
Rohana menjelaskan, warga yang mereka usulkan seharusnya berada pada kategori desil 3 atau 4 yang lebih membutuhkan. Namun kenyataannya, “Ada yang masuk sebagai penerima statusnya desil 6,” ungkapnya.
Mendengar laporan tersebut, Wakil Bupati KSB, Hj. Hanipah, langsung memberikan instruksi tegas kepada Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melakukan investigasi menyeluruh. Ia meminta seluruh kecamatan memastikan kebenaran data agar tidak ada lagi penyimpangan.
Wakil Bupati menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan hanya diterima oleh masyarakat miskin kategori desil 1. “Harus dipastikan program ini tepat sasaran,” tandasnya. (Andini)
