6.337 Keluarga Miskin Ekstrem di NTB akan Jadi Sasaran Program Desa Berdaya Transformatif
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah mematangkan program Desa Berdaya Transformatif. Program tersebut berfokus pada pemberdayaan keluarga miskin ekstrem melalui bantuan modal kerja.
Program ini akan menyasar sekitar 6.337 keluarga yang akan mendapatkan dukungan permodalan, setelah melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Karena, ada sekitar 20.000 keluarga yang berebut bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) NTB, Ahmad Masyhuri menjelaskan, konsep program Desa Berdaya terbagi menjadi dua kategori. Yakni, Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Ia mengatakan, program Desa Berdaya Transformatif menjadi fokus utama karena langsung mengarah pada penguatan ekonomi masyarakat miskin ekstrem. “Bentuknya nanti adalah bantuan modal kerja kepada keluarga-keluarga miskin ekstrem,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 8 Mei 2026.
Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap proposal yang masuk. Proses tersebut untuk memastikan kelayakan usaha, kemampuan penerima dalam menyerap modal, serta prospek usaha yang dapat berkembang secara berkelanjutan.
Berbagai sektor usaha tercatat mendominasi proposal masyarakat, mulai dari peternakan, pertanian, perdagangan, perikanan, hingga sektor jasa. Bahkan terdapat sejumlah proposal unik yang turut masyarakat ajukan.
Siapkan Pendampingan
Program ini tidak hanya berhenti pada pemberian modal. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan lintas sektor.
Misalnya, dinas koperasi, untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan sesuai bidang usaha masing-masing. “Kalau orang nanti dia kemampuannya buat kue, buat apa-apa, jahit jahit. Itu bagiannya dinas koperasi. Nanti buat pedagang, itu dinas perdagangan. Jadi kita ini keroyokan,” tegasnya
Selain menyasar keluarga yang masih memiliki potensi usaha, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus bagi warga yang belum berdaya secara ekonomi. Mereka akan diusulkan untuk masuk dalam program perlindungan sosial, agar tetap memperoleh bantuan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Meski dengan adanya bantuan, pemerintah menilai, pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha menjadi solusi jangka panjang agar masyarakat mandiri secara finansial.
Pemerintah menargetkan, proses verifikasi seluruh proposal rampung dalam waktu satu bulan atau paling lambat akhir Mei. Setelah itu, tahap penyaluran bantuan dan pendampingan akan segera dilakukan.
Dengan total sasaran mencapai 6.337 keluarga, program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekonomi berbasis potensi masyarakat. (Arum)
