Bima (NTBSatu) – Senator Evi Apita Maya terus mendapatkan banyak pertanyaan soal kapan pemekaran Provinsi NTB dilakukan, saat ia melakukan reses di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima.
Rencana pemekaran menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sudah lama terdengar, namun belum diketahui pasti kapan PPS akan segera terbentuk.
“Sebagian besar aspirasi masyarakat soal kondisi pupuk yang langka dan kapan Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk. Itu yang banyak ditanya saat saya turun reses di tiga daerah di Pulau Sumbawa,” kata Evi dikonfirmasi media ini, Sabtu, 16 Desember 2023.
Evi menjelaskan memang saat ini usulan pembentukan PPS sudah masuk di meja Kemendagri. Aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa sudah disampaikan langsung ke Mendagri Tito Karnavian.
Evi menjelaskan tahun sebelumnya wacana PPS terbentuk sempat terhalang karena kondisi ekonomi Indonesia dan keuangan negara melambat akibat pandemi Covid-19, sehingga pembentukan PPS diundur. Namun kini berangsur-angsur ekonomi negara mulai pulih dan pembentukan PPS terus digodok dan tinggal menunggu waktu untuk segera terbentuk.
Berita Terkini:
- Satu Rumah di Bima Rusak Akibat Gempa Bumi
- Wartawan di Lombok Timur Diintimidasi saat Liput Dapur Makan Bergizi Gratis, Pelaku Terancam UU Pers
- Polresta Mataram Amankan Kelompok Pemuda Diduga Geng Motor Pembawa Sajam
- Isu Mutasi Pemprov NTB Mencuat, Puluhan Nama Pejabat Diusulkan ke Mendagri
“Sempat saya komunikasi langsung dengan Mendagri soal kapan PPS terbentuk. Mendagri Pak Tito Karnavian menjelaskan bahwa PPS sudah masuk di Kemendagri dan PPS akan diprioritaskan,” ujar Senator cantik yang kembali maju menjadi Caleg DPD RI Dapil NTB ini.
PPS Menjadi Prioritas
Sebelumnya, Evi Apita Maya mengunggah video saat dia secara langsung bertanya kepada Mendagri Tito Karnavian soal kapan terbentuknya PPS. Evi menjelaskan itu merupakan pertanyaan masyarakat yang diamanahkan untuk ditanya langsung ke Mendagri.
Tito menjelaskan kondisi ekonomi yang sempat buruk membuat pembentukan PPS menjadi terhalang. Belum lagi keuangan negara yang belum stabil saat Covid-19, karena terkuras dengan belanja sektor kesehatan untuk menekan angka Covid-19.
“PPS masuk sudah di Kemendagri untuk menjadi satu provinsi. Hambatan kita adalah masalah keuangan negara, karena dimoratorium karena kemarin Covid, sumber ekonomi melambat, keadaan keuangan negara menjadi tertekan diprioritaskan keuangannya untuk menangani covid, kesehatan sama pengendalian ekonomi,” kata Tito.
Namun seiring dengan kondisi Indonesia yang sudah mulai membaik, sehingga PPS telah masuk di meja Mendagri dan akan menjadi prioritas untuk terbentuk.
“Sekarang ekonomi mulai membaik. Mudah-mudahan keuangan negara juga mulai membaik, salah satu yang diprioritaskan PPS,” ujar Tito. (HAK*)
