Beras Mahal Bikin Resah, Pemerintah Percepat Penyaluran Beras SPHP ke 214 Kabupaten/Kota
Mataram (NTBSatu) – Lonjakan harga beras dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk meredam gejolak tersebut, pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 214 kabupaten/kota yang harga berasnya sudah melewati ambang Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah ini bertujuan menekan kenaikan harga sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di pasar.
Tito menekankan bahwa percepatan distribusi beras SPHP bersama bantuan pangan beras 10 kilogram menjadi instrumen utama pemerintah mengendalikan harga beras.
Menurutnya, kebijakan ini sudah mulai memberikan dampak positif karena mampu menjaga stok serta menahan laju inflasi.
Pengamat pertanian, Bustanul Arifin, menilai pemerintah harus menyalurkan beras dalam jumlah signifikan agar mampu menurunkan harga di 214 wilayah yang terdampak.
Ia menambahkan, efektivitas percepatan SPHP akan tercapai bila distribusinya berlangsung dalam skala besar.
“Rata-rata penyaluran SPHP harus di atas 500.000 ton per bulan untuk seluruh Indonesia,” kata Bustanul, Rabu, 3 September 2025
Pandangan serupa juga disampaikan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Askur Rahman.
Ia menyebut percepatan penyaluran beras SPHP ke pasar serta pemberian bantuan beras 10 kilogram kepada masyarakat termasuk langkah mendesak untuk menurunkan harga kembali di bawah HET.
Askur menegaskan bahwa beras merupakan komoditas pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap inflasi, daya beli, hingga stabilitas sosial-politik.
“Negara berkepentingan menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau,” ujarnya.
Meski begitu, Askur mengingatkan bahwa kebijakan percepatan distribusi SPHP hanya bersifat jangka pendek karena sekadar menambah suplai.
Untuk jangka panjang, kestabilan harga beras tetap bergantung pada peningkatan produktivitas pertanian nasional, kelancaran distribusi antarwilayah, serta efisiensi rantai pasok dari petani hingga konsumen.
Dengan strategi percepatan ini, pemerintah berharap harga beras segera terkendali sehingga masyarakat kembali merasa tenang menghadapi kebutuhan pangan pokok sehari-hari. (*)
