Mataram (NTBSatu) – Kordinator Divisi Pencegahan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu NTB Hasan Basri, menegaskan kepada seluruh Kepala Desa agar tidak main-main dengan persoalan netralitas.
Sebab menurutnya, Kepala Desa sangat rentan terhadap penyelewengan jabatan untuk mendukung salah satu paslon Capres.
Hal itu dikuatkan dengan adanya perangkat yang lengkap dari Kepala Desa, untuk mengambil basis-basis suara masyarakat dalam memenangkan Capres tertentu.
“Memang kepala desa ini adalah salah satu stakeholder yang akan dijadikan sebagai vote getter (pengepul suara) bagi peserta Pemilu karena dia memiliki perangkat sampai ke level kadus atau lingkungan,” jelasnya kepada NTBSatu Kamis, 14 Desember 2023.
Kades yang masih juga menjadi mesin dan basis politik, untuk memenangkan salah satu paslon Capres Cawapres di NTB, tidak akan ditolerir. Peringatan hingga sanksi keras akan menjadi senjata ampuh, bagi kades-kades yang masih melanggar netralitas.
Berita Terkini:
- PK Ditolak MA, Mantan Wali Kota Bima Tetap Dipenjara 7 Tahun
- 10 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda NTB, Dua Orang Berasal dari Luar
- Gubernur Iqbal Lepas 32 Relawan ke Aceh, Donasikan Rp3 Miliar dari BTT
- Malam 1 Rajab 1447 Hijriah Jatuh Hari ini, Simak Amalan Sunah Penambah Pahala dan Doa Mustajab
“Kami selalu mengimbau kepada semua pihak yang dilarang agar tidak terlibat dalam kampanye. Tapi jika himbauan sudah dilakukan masih juga tidak diindahkan maka akan dilakukan penanganan pelanggaran,” tegasnya.
