Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi telah mencanangkan program Jumat Salam yang memiliki akronim Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat.
Dalam program itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk turun ke desa serta mendengarkan keluh kesah masyarakat di setiap hari Jumat.
Hal itu sebagai upaya mendekatkan aparatur pemerintah dengan masyarakat. Termasuk menyelesaikan aneka persoalan yang ada di masyarakat.
Program ini sedang dalam proses perencanaan dan sedang dalam tahap menyusun formulasi kebijakan yang resmi. Namun, Lalu Gita Ariadi telah menjadwalkan program tersebut akan di-launching pada akhir Oktober 2023 mendatang.
“InsyaAllah target kita akhir Oktober ini akan mulai,” kata Gita Ariadi, Rabu, 18 Oktober 2023.
Program ini, kata Gita, akan dilaksanakan sekali seminggu. Sementara untuk teknis pelaksanaannya, para Kepala OPD akan turun di desa-desa sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
“Jadi nanti misalnya Lombok Timur itu 6 kali kita turun, maka turun yang pertama temanya misal kunjungi desa pegunungan. Jadi 47 OPD itu semua lari ke sana. Misalnya di Sembalun, Sambelia, Pringgabaya,” jelasnya.
“Kunjungan kedua temanya pantai selatan, misalnya Keruak, Jerowaru, jadi adil semua,” tambahnya.
Pelaksanaan program Jumat Salam ini dirangkaikan juga dengan kegiatan Jumat Belondong atau Jumat bersarung. Maksudnya, saat turun ke lapangan mengunjungi desa-desa, pemerintah harus menggunakan sarung khas daerah.
“Sarung yang digunakan harus berasal dari daerah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang, pimpinan OPD bekerja sama dengan KPU dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu atau pilkada di desa-desa tersebut.
Dalam hal ini, Gita Ariadi menegaskan, program Jumat Salam ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik praktis.
“Justru kita ke desa-desa di tahun politik ini untuk meredakan situasi, artinya kita kesana untuk politik kenegaraan,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya program tersebut, pejabat Pemprov NTB dapat mengimbau masyarakat secara langsung bahwa perbedaan pilihan itu hal yang lumrah terjadi.
“Silahkan berbeda tetapi jangan menjadi sumber pertentangan, permusuhan dan pertengkaran,” ujarnya.
Ditanya pula, terkait dengan dikhawatirkan adanya pengambilalihan tugas dari Bupati dan Walikota dalam program tersebut.
Ia menegaskan, sejak awal telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah agar program tersebut dapat diterima dan menjadi upaya bersama dalam menyelesaikan problem ditengah masyarakat.
“Saya sudah warning itu, kami masuk ke desa itu akan kulon nuwun ke Kabupaten Kota. Kemarin kami sudah mohon izin ke Bupati Bima Dae Dinda sudah disampaikan, dengan Kapolda sudah juga nanti dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa,” ujarnya.
Adapun narasi yang akan disampaikan di tengah-tengah masyarakat, yakni tentang persatuan, dan terlebih juga dalam hal membangkitkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi narasi yang kita kembangkan adalah narasi negarawan,” ucapnya.
“Bagaimana suksesnya tahun politik dalam suasana aman dan damai segera tuntas, kemudian utuh bersatu, investasi segera hadir, dan kesejahteraan meningkat, itu yang kita harapkan,” terangnya. (MYM)
