Lombok Timur (NTBSatu) – Limbah organik yang dihasilkan ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur dinilai berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur menilai pengelolaan limbah tersebut masih membutuhkan kesiapan sarana, sistem pemilahan, hingga sumber daya manusia (SDM).
Sebelumnya, Mantan Ketua DPRD Lombok Tmiur, Daeng Paelori, menilai limbah dapur MBG tidak seharusnya hanya menjadi beban lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah daerah dapat mengolah limbah organik seperti sisa makanan menjadi kompos maupun produk bernilai ekonomi yang berpotensi menambah PAD.
Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur menilai gagasan tersebut membutuhkan persiapan matang. Kepala DLH Lombok Timur, Pathurrahman mengatakan, saat ini pihaknya masih berfokus pada pengangkutan sampah, termasuk sampah dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Ia mengakui, keberadaan dapur MBG saat ini telah memberikan tambahan PAD melalui kerja sama jasa pengangkutan sampah. Meski begitu, untuk tahap pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, masih dibutuhkan berbagai kesiapan.
“Kalau yang sifatnya pengolahan, sementara ini belum. Yang sudah berjalan adalah kerja sama pengangkutan sampah dan itu menambah PAD,” ujarnya pada Rabu, 11 Juni 2026.
Pathurrahman menyebut, pemilahan sampah dari sumber menjadi langkah utama dalam pengolahan limbah MBG. Pengelola harus memisahkan sampah organik dan anorganik agar proses pengolahan berjalan maksimal.
Perlunya Kesiapan Sarana
Selain itu, pengelola juga harus menyesuaikan sarana pengangkutan sampah. Mereka perlu mengangkut sampah organik dan anorganik secara terpisah agar tidak bercampur kembali sebelum masuk ke tahap pengolahan.
“Yang paling penting sumber sampah harus memilah. Kalau semuanya tercampur, nanti waktu habis untuk memilah kembali,” katanya.
Tidak hanya sarana, keberhasilan pengolahan limbah MBG juga bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola sampah.
Menurut Pathurrahman, baik DLH maupun pihak pengelola SPPG membutuhkan tenaga khusus apabila ingin mengolah limbah secara mandiri.
Meski saat ini masih berfokus pada pengangkutan sampah, DLH Lombok Timur tetap membuka peluang untuk mengembangkan sistem pengolahan limbah MBG pada masa mendatang.
Untuk saat ini, DLH Lombok Timur masih mengutamakan peningkatan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga yang belum menjangkau seluruh wilayah.
Meski demikian, pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan pemerintah desa perlu membangun kolaborasi serta menyiapkan sarana dan dukungan anggaran yang memadai. Untuk mewujudkan pengelolaan limbah dapur MBG sebagai sumber PAD baru. (*)
