Inilah Daftar Caleg Berstatus Mantan Narapidana yang Dipublikasi ICW

Mataram (NTB Satu) - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan 15 nama yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI dan DPD RI, yang sebelumnya terjerat kasus tindak pidana korupsi. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes ICW, lantaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tak kunjung memenuhi hak asasi pemilih dalam hal pemenuhan informasi, terkait rekam jejak para kandidat. Berita Terkini: Selain itu, ada kesan yang timbul di tengah masyarakat bahwa penyelenggara pemilu sengaja ingin menutupi, sekaligus melindungi mantan terpidana korupsi tersebut dari pantauan masyarakat. Mengutip dari tulisan ICW dalam berkas dokumen yang diunggah di situs resminya dengan menyertakan keterangan pers tertulis pada, Selasa, 29 Agustus 2023, Bberikut 15 nama mantan terpidana korupsi dalam DCS anggota DPR RI dan DPD RI: Abdullah Puteh, Caleg DPR RI, Partai NasDem, Dapil Aceh II, kasus korupsi pembelian 2 unit helikotpter saat menjadi Gubernur Aceh. Abdillah, Caleg DPR RI, Partai NasDem, Dapil Sumatera Utara I, kasus korupsi pengadan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. Rahudman Harahap, Caleg DPR RI, Partai NasDem, Dapil Sumut I, korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan. Susno Duadji, Caleg DPR RI, PKB, Dapil Sumatera Selatan II, kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari. Nurdin Halid, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Golkar, Dapil Sulawesi Selatan II, kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog. Budi Antoni Aljufri, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Sumatera Selatan II, kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Al Amin Nasution, tingkatan pencalonan DPR RI, PDI-P, Dapil Jawa Tengah VII, menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan, untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Rokhmin Dahuri, tingkatan pencalonan DPR RI, PDI-P, Dapil Jawa Barat VIII, korupsi dana nonbujeter, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Eep Hidayat, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Jawa Barat IX, kasus korupsi biaya pungut PBB Kabupaten Subang (2005-2008). Dodi Rondonuwu, tingkatan pencalonan DPD RI, Dapil Kalimantan Timur, korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004. Emir Moeis, tingkatan pencalonan DPD RI, Dapil Kalimantan Timur, kasus suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung, tahun 2004. Irman Gusman, tingkatan pencalonan DPD RI, Dapil Sumatera Barat, kasus suap dalam impor Gula oleh Perum Bulog. Cinde Laras Yulianto, tingkatan pencalonan DPD RI, Dapil D.I Yogyakarta, korupsi dana purna tugas Rp3 miliar. Patrice Rio Capella, tingkatan pencalonan DPD RI, Dapil Bengkulu, menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara. Ismeth Abdullah, tingkatan pencalonan DPD RI, Dapil Kepulauan Riau, korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004 saat menjabat Ketua Otorita Batam. Berita Terkini: Sebagai informasi, Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. (MYM)