Soal Putusan MK Boleh Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Dikbud NTB: Jangan Sampai Ganggu Kegiatan Belajar
Mataram (NTB Satu) – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.
Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTB meminta agar instansi pendidikan tetap bisa menjaga jarak dan netralitas.
Berita Terkini:
- Pemprov NTB Kembali Gelar Mudik Gratis Lebaran 2026
- Ratusan Ikan Terdampar di Bima, Dislutkan NTB Ingatkan Pentingnya Jaga Ekosistem
- Mendes PDT Yandri Minta Pemda Hentikan Izin Minimarket Baru, Prioritaskan Koperasi Desa Merah Putih
- Silent Book Club, Ketika Membaca Buku Menjadi Tren dan Peluang Bisnis
Kepala Disdikbud Provinsi NTB, Aidy Furqan mengatakan, soal putusan MK tersebut, ia belum mengetahui seperti apa substansi detailnya. Namun, putusan itu dianggapnya suatu hal yang menarik. Pasalnya, baru kali ini ada pernyataan bahwa lingkungan pendidikan bisa menjadi tempat kegiatan kampanye.
“Saya belum bisa memberikan analisa lebih jauh, sebelum saya dapat gambaran seperti apa sih tujuannya,” kata Aidy, Senin, 28 Agustus 2023.
