AdvertorialBapedda

Bappeda NTB Kawal Data Valid sebagai Fondasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data.

Komitmen ini muncul setelah inovasi NTB Satu Data membawa Pemprov NTB meraih Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan kualitas data menentukan arah pembangunan di setiap tahap. Sebagai Ketua Sekretariat SDGs NTB dan Koordinator Satu Data NTB, ia mengarahkan seluruh perangkat daerah memakai basis data seragam.

“Seluruh perencanaan pembangunan harus kita mulai dari data yang valid dan akurat. Data berkualitas menjadi fondasi penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nelly, Rabu, 18 November 2026.

Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti

Melalui peran koordinasi Bappeda, inovasi NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB menjadikan data sebagai acuan utama sejak perencanaan hingga evaluasi.

Pendekatan ini mengikuti prinsip evidence-based policy agar intervensi program pemerintah lebih tepat sasaran.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menilai capaian ini mencerminkan perubahan cara kerja birokrasi di Pemprov NTB. Selain itu, pemerintah daerah tidak sekadar mengejar target administratif, tetapi fokus pada dampak nyata bagi masyarakat.

“Inovasi ini menyangkut perubahan cara pemerintah memahami persoalan, menentukan prioritas, merancang program, serta mengukur dampak pembangunan,” Kata Iqbal.

Ungguli Banyak Peserta Nasional

Pada kategori Pemerintah Provinsi, NTB menempati posisi kedua di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (Terbaik I) dan mengungguli Provinsi Jawa Tengah (Terbaik III).

Ajang dari Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas ini ikut serta 526 peserta. Peserta tersebut berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, UMKM, organisasi masyarakat sipil, serta filantropi.

Selanjutnya, Bappeda NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB mengawal konsistensi pengelolaan data di seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah ini memastikan setiap anggaran dan program pembangunan di NTB menjawab kebutuhan warga serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (*)

Artikel Terkait