Lombok BaratPemerintahan

TKD Lobar Dipangkas Rp120 Miliar, Pemkab Pasang Target PAD Rp750 Miliar

Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menghadapi tekanan fiskal menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp120 miliar.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Lobar menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp750 miliar. Namun, pemerintah juga harus mengejar target pendapatan di tengah rancangan APBD yang mengalami defisit Rp95,3 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan, sebelumnya Lobar menerima dana TKD sekitar Rp330 miliar. Namun, pemerintah pusat mengurangi alokasi tersebut untuk 2027.

“Yang kemarin Rp330 miliar. Untuk sekarang dikurangi Rp120 miliar TKD tahun 2027,” kata Fauzan, Rabu, 18 November 2026.

Fauzan menegaskan, pemangkasan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan itu berlaku bagi seluruh daerah.

Ia juga membantah pengurangan TKD berkaitan dengan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemangkasan tersebut juga tidak berkaitan dengan kasus hukum Bupati Lobar nonaktif, Lalu Ahmad Zaini.

“Saya kira itu memang kebijakan pemerintah pusat. Dan itu berlaku bagi semua setahu saya,” ujarnya.

Untuk menghadapi pengurangan transfer, Pemkab Lobar mengandalkan peningkatan PAD. Pemerintah menaikkan target PAD 2027 menjadi Rp750 miliar, dari target sebelumnya Rp500 miliar.

Fauzan meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius mengoptimalkan sumber pendapatan. Pemerintah akan menjadikan capaian PAD sebagai bahan evaluasi kinerja kepala OPD.

“Ya harus optimis PAD Rp150 miliar. Jadi itu bahan koreksi bagi kepala OPD, kalau tidak bisa memenuhi ya evaluasi kinerja,” tegasnya.

RAPBD 2027 Defisit Rp95,3 Miliar

Tekanan fiskal tersebut juga terlihat dalam rancangan APBD 2027. Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha, memaparkan pendapatan daerah sebesar Rp2,138 triliun.

Sementara itu, pemerintah merencanakan belanja daerah mencapai Rp2,234 triliun. Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan defisit Rp95,3 miliar.

“Dengan demikian APBD 2027 mengalami defisit anggaran belanja sebesar Rp95.300.000.000,” papar Nurul Adha saat menyerahkan RAPBD 2027 kepada DPRD Lobar, Selasa, 17 November 2026.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah memproyeksikan pendapatan transfer sebesar Rp1,38 triliun. Angka itu terdiri atas transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,267 triliun dan transfer antardaerah sekitar Rp112 miliar.

Pemerintah mengakui proyeksi pendapatan transfer mengalami penurunan. Penyesuaian tersebut mengacu pada surat Menteri Keuangan tertanggal 29 September 2026.

Sementara itu, pemerintah merencanakan belanja operasi sekitar Rp1,762 triliun. Untuk menutup defisit, pemerintah mengandalkan pembiayaan neto Rp95,3 miliar.

Dengan demikian, target PAD Rp750 miliar menjadi salah satu penopang penting APBD 2027. DPRD perlu menguji kemampuan pemerintah merealisasikan target tersebut, sekaligus memastikan belanja daerah tetap menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait