Mataram (NTBSatu) — Ketua Cabor Soft Tennis NTB, Rino Rinaldi, optimis atletnya bisa meraih dua medali emas pada PON 2028. Sebagai tuan rumah, NTB harus mampu memanfaatkan keuntungan untuk mendulang prestasi maksimal.
“Harus kita manfaatkan keuntungan kita sebagai tuan rumah. Makanya kalau di sepak bola, siapa jadi tuan rumah, dia harus menang,” ujar Rino, Selasa, 17 November 2026.
Terkait persiapan atlet, Rino menyebutkan, saat ini pihaknya telah mengusulkan 19 atlet dari sebelumnya hanya 4 orang. Para atlet tersebut berasal dari berbagai kabupaten/kota, seperti Lombok Timur, Lombok Barat, hingga Kota Mataram.
Kendati demikian, jumlah tersebut masih akan disesuaikan kembali melalui proses kurasi dan kualifikasi berdasarkan ketersediaan anggaran pelatda.
Cabor soft tennis sendiri nantinya akan mengikuti sekitar 7 kategori perlombaan dengan kebutuhan ideal sebanyak 5 atlet putra dan 5 atlet putri.
Soroti Skema Sharing Cost
Selain itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini menyoroti pentingnya kejelasan dan keadilan dalam skema pendanaan atau sharing anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pembiayaan pelaksanaan PON seharusnya bersumber secara proporsional dari pusat agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini kan kita bicara PON, Pekan Olahraga Nasional. Tentu dengan Pekan Olahraga Nasional ini, mengenai kemarin kan kita bicara mengenai sharing anggaran, kan? Kalau kita bicara korporasi, maka provinsi yang punya urusan mengenai anggarannya. Tapi kalau mengenai PON, harusnya dari pusat, dong. Kita kan bicara nasional ini, jangan ditimpakan semua ke daerah,” tegas Rino.
Ia menilai, jika seluruh beban anggaran PON sepenuhnya ke daerah, hal itu akan sangat memberatkan dan berpotensi menggeser pos-pos anggaran pembangunan daerah lainnya.
Terlebih lagi, jika pemerintah kabupaten/kota di daerah tuan rumah ikut menanggung biaya, kondisi itu berpotensi mengganggu pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.
“Kalau semuanya ke daerah, berat artinya. Makanya itu namanya POD (Pekan Olahraga Daerah), bukan PON. Tapi porsinya harus proporsional,” tambahnya. (*)




