Senggigi Sunset Jazz 2027 Diharapkan Dongkrak Ekonomi dan PAD Lobar
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) ingin mengubah Senggigi Sunset Jazz menjadi lebih dari sekadar panggung musik tahunan.
Pemkab berharap festival tersebut memperkuat branding pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha, menekankan pentingnya mengukur dampak ekonomi setiap penyelenggaraan. Menurutnya, peningkatan jumlah pengunjung harus berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat dan daerah.
Dia meminta penyelenggara menghitung kontribusi UMKM, parkir, serta tingkat hunian hotel di sekitar Senggigi. Selain itu, pemerintah perlu melihat dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harusnya ada terjadi peningkatan kemudian dampak ekonominya itu harus diukur. Misalnya UMKM kita dapat berapa, parkir kita dapat berapa,” ujar Nurul Adha, Senin, 16 November 2026.
UNA, sapaan akrabnya, juga menyoroti keterlibatan pelaku usaha lokal. Dia berharap UMKM Lombok Barat mendapat ruang lebih besar daripada pelaku usaha dari luar daerah.
Menurutnya, festival tersebut bisa menjadi etalase produk unggulan Lombok Barat. Produk kuliner seperti sate bulayak dan pelecing perlu hadir untuk memperkenalkan kekayaan kuliner daerah.
Selain kuliner, dia mendorong Dekranasda menampilkan produk kerajinan lokal. Tenun dan mutiara Lombok Barat juga perlu mendapat tempat dalam kegiatan tersebut.
Bahkan, UNA berencana mengenakan kain tenun lokal sebagai bagian dari promosi produk daerah. Dia menyebut kain tenun Kebon Ayu dan Gumese sebagai produk yang perlu pemerintah perkenalkan.
“Jangan sampai terbalik. Kita ingin orang-orang Lombok Barat terkenal, tapi yang kita tampilkan kalau orang luar,” kata pimpinan daerah dari PKS tersebut.
Kenaikan PAD Tiap Tahun
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Lalu Agha Farabi, mencatat kontribusi pajak Senggigi Sunset Jazz terus meningkat.
Pada 2024, kegiatan tersebut menyumbang sekitar Rp40 juta. Angka itu naik menjadi sekitar Rp54 juta pada 2025.
Agha berharap kontribusi tersebut kembali meningkat pada 2026. Namun, dia mengakui penyelenggara hanya menggelar acara selama sehari sehingga jumlah pengunjung menjadi salah satu faktor penting.
Bapenda juga tengah memastikan pola pemungutan pajak yang paling efektif. Pemerintah mempertimbangkan penarikan melalui tiket atau laporan penjualan.
Selain itu, Agha menyambut strategi promosi penyelenggara melalui paket tiket dan hotel. Skema bundling tersebut diharapkan ikut meningkatkan okupansi hotel di kawasan Senggigi.
“Harapannya juga sebenarnya penyelenggaraan Senggigi Sunset Jazz juga berbanding lurus dengan okupansi hotel,” ujarnya.
Target tersebut menyisakan pekerjaan penting bagi penyelenggara dan pemerintah daerah. Mereka perlu membuktikan bahwa festival mampu meningkatkan belanja wisatawan, pendapatan UMKM lokal, hunian hotel, dan PAD.
Dengan demikian, keberhasilan Senggigi Sunset Jazz tidak cukup diukur dari kemeriahan panggung. Pemerintah juga perlu menunjukkan siapa yang menikmati manfaat ekonomi dari festival tersebut. (*)




