PemerintahanSumbawa

Klaim Jaminan Sosial Pekerja Sumbawa Tembus Rp38,7 Miliar hingga Oktober 2026

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pembayaran manfaat klaim jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa mencapai Rp38,7 miliar hingga Oktober 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Khaeruddin mengungkapkan, total pembayaran klaim tersebut mencapai Rp38.718.784.812 berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini total keseluruhan sampai Oktober 2026, Rp38.718.784.812,” kata Khaeruddin kepada NTBSatu, senin, 16 Noember 2026.

Ia menyebutkan, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Sumbawa mencapai 71.559 orang atau 28,66 persen.

Rinciannya, sebanyak 34.143 peserta merupakan pekerja penerima upah, 33.110 peserta bukan penerima upah, dan 4.306 peserta berasal dari sektor jasa konstruksi.

“Sementara itu, masih terdapat 178.107 orang yang belum masuk dalam cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hal tersebut merupakan PR kami,” ungkapnya.

Menurut Khaeruddin, perluasan perlindungan pekerja rentan masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pemerintah membutuhkan biaya besar untuk menjamin seluruh pekerja yang belum terdaftar.

“Kalau kasarnya belum ada uang untuk menjamin mereka. Karena kan biaya besar,” ujarnya.

Pendataan Pekerja Rentan Jadi Kendala

Khaeruddin mengungkapkan, salah satu kendala perluasan jaminan sosial pekerja rentan terletak pada proses pemutakhiran data calon penerima perlindungan.

Disnakertrans Sumbawa menggunakan data Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial sebagai dasar pendataan.

Namun, kondisi penduduk di lapangan terus mengalami perubahan.

Ia mengatakan, sebagian warga sudah meninggal dunia, berpindah alamat, maupun mengalami perubahan status kependudukan.

Karena itu, pihaknya harus mencocokkan kembali data tersebut sebelum mendaftarkan masyarakat sebagai peserta jaminan sosial.

“Kita harus cross check ke masyarakat, ke kepala desa, aparatnya. Kadang-kadang di desa itu lama, butuh prosesnya,” jelasnya.

Selain perubahan data kependudukan, perubahan kategori desil juga menjadi kendala dalam proses verifikasi calon penerima.

Khaeruddin menjelaskan, pemerintah memprioritaskan pekerja rentan dari kelompok desil 1 sampai 4 untuk memperoleh jaminan sosial dengan pembiayaan pemerintah.

Sementara itu, lanjutnya, masyarakat kelompok desil 5 juga masih boleh masuk dalam skema perlindungan tersebut.

Proses pencocokan data dan perubahan kategori desil membutuhkan waktu karena pihaknya harus memastikan calon peserta memenuhi ketentuan penerima bantuan.

Terkait pembayaran jaminan sosial tahun 2026, Khaeruddin memastikan seluruh kewajiban pembayaran yang sesuai ketentuan sudah terpenuhi.

“Untuk tahun ini sudah semua yang sesuai,” katanya. (*)

Artikel Terkait