Pemkab Lombok Timur Cairkan Dana Pilkades Secara Bertahap
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memastikan penyaluran dana bantuan untuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 berlangsung secara bertahap. Hingga Senin, 16 November 2026, bantuan tersebut telah menjangkau 50 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik selaku Ketua Panitia Pilkades tingkat kabupaten mengatakan, tujuh kecamatan yang telah menerima bantuan tersebut meliputi Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.
Sementara itu, lima kecamatan lainnya telah menyelesaikan proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan tinggal menunggu proses transfer dari pihak bank.
“Sampai hari ini yang sudah menerima tujuh kecamatan. Sementara lima kecamatan lain sudah selesai SP2D dan dalam proses transfer oleh bank. Sisanya delapan kecamatan dipastikan akan cair sebelum tanggal 19, sepanjang memenuhi persyaratan,” jelas Juaini, Senin, 16 November 2026.
Ia menegaskan, keterlambatan pencairan bukan karena pemerintah daerah kekurangan anggaran. Kendala tersebut lebih berkaitan dengan kelengkapan administrasi panitia desa dan gangguan pada aplikasi yang mendukung proses pencairan.
Di sisi lain, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menjelaskan, anggaran Pilkades yang bersumber dari APBD Perubahan belum bisa langsung dieksekusi. Sebab, perubahan anggaran tersebut masih harus melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi NTB.
Meski demikian, Haerul memahami panitia membutuhkan logistik Pilkades, termasuk alat peraga dan perlengkapan pendukung lainnya, dalam waktu dekat.
“Karena itu, kami berupaya mencari solusi agar persoalan anggaran tidak mengganggu tahapan Pilkades,” ujar Haerul.
Kejar Pencairan Sebelum Penetapan Calon
Pemkab Lombok Timur menargetkan seluruh proses pencairan bantuan untuk panitia desa rampung sebelum 19 November 2026. Dengan catatan masing-masing panitia memenuhi persyaratan administrasi.
“Panitia tingkat desa akan mengumumkan hasil penjaringan calon yang akan ditetapkan sebagai calon pada 19 November mendatang,” katanya.
Juaini menyebut, dari 157 desa yang mengikuti Pilkades serentak, terdapat potensi 15 hingga 16 desa memiliki bakal calon lebih dari lima orang. Kondisi itu membutuhkan fasilitasi seleksi tambahan.
“Kami sudah mengajukan surat permohonan fasilitasi seleksi tambahan,” jelas Juaini.
Selain itu, Pemkab juga tengah menyiapkan dukungan agar proses seleksi berjalan sesuai ketentuan.
Juaini menegaskan, panitia pemilihan tingkat desa berhak meluluskan atau menggugurkan bakal calon berdasarkan persyaratan yang berlaku. (*)




