Pembangunan KNMP di Bima, KKP Ingatkan Kontraktor soal Mutu dan Integritas
Bima (NTBsatu) – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, mulai memasuki tahap pelaksanaan.
Seiring mulainya pembangunan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Suraji, meminta kontraktor menjaga kualitas pekerjaan, mematuhi aturan pengadaan. Serta, memastikan seluruh pekerjaan selesai tanpa menyisakan persoalan.
Suraji menekankan tiga prinsip utama yang wajib menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek. Pertama, pemenuhan mutu material dan struktur bangunan sesuai spesifikasi teknis. Kedua, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan dan integritas administrasi. Ketiga, penyelesaian pekerjaan secara tuntas tanpa menyisakan persoalan teknis, sosial, maupun hukum.
“Ketiga prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat,” kata Suraji, Senin 12 Oktober 2026.
Kata dia, keberhasilan proyek Desa Rompo menuntut profesionalisme PT Daffa serta dukungan penuh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan bersama akan memastikan infrastruktur terbangun baik dan bermanfaat berkelanjutan.
Selain itu, ia menegaskan, pelaksanaan proyek membutuhkan profesionalisme pihak pelaksana serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pengawasan bersama juga menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pekerjaan selama proses pembangunan berlangsung,” tegasnya.
Bupati Bima Ingatkan Pentingnya Sinergi
Bupati Bima Ady Mahyudi mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program KNMP.
Saat melakukan peletakan batu pertama, Ady menyampaikan tiga poin penting, yakni memperkuat koordinasi seluruh elemen, menjamin kualitas dan akuntabilitas proyek agar selesai tepat waktu, serta membangun komitmen masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah tersedia.
Bupati menegaskan, pembangunan KNMP bukan semata-mata proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi.
“Integrasi ini mencakup seluruh rantai kegiatan, mulai dari penangkapan, pendaratan, dan penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut guna menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Ady Mahyudi.
Ia berharap, setelah pembangunan selesai, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Bima. (MSR)
