NTBPolitik

ATS NTB Tembus 75 Ribu Anak, DPRD Nilai Sekolah Rakyat Bisa Jadi Solusi

Mataram (NTBSatu) – Puluhan ribu anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di luar sistem pendidikan. Kehadiran Sekolah Rakyat DPRD bisa menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan akses pendidikan mereka.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Nadirah Al-Habsyi menilai, pemerintah harus bergerak lebih cepat mengidentifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS). Pendataan perlu menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat desa.

Berdasarkan temuan dalam rapat koordinasi pendidikan NTB pada 6 November 2026, jumlah ATS mencapai sekitar 75 ribu anak. Angka tersebut masih membutuhkan verifikasi agar pemerintah dapat menentukan intervensi secara tepat.

Nadirah menyebut, persoalan ATS tidak bisa hanya jadi beban kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Sosial dan DP3A.

“Kalau bicara pendidikan bukan di satu sektor pendidikan saja, tapi lintas sektor. Sosial, DP3A, semualah,” ujarnya, Minggu, 15 November 2026.

Penyebab Anak Putus Sekolah

Menurut Nadirah, sejumlah persoalan sosial ikut mendorong anak meninggalkan bangku sekolah. Salah satunya pernikahan dini yang membuat anak belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga.

Selain itu, anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga membutuhkan perhatian khusus. Sebagian anak tinggal bersama kakek dan nenek karena orang tua bekerja di luar negeri.

Kondisi tersebut berpotensi membuat pendampingan pendidikan mereka tidak optimal. Nadirah juga menemukan persoalan anak yang harus membantu pekerjaan keluarga di ladang.

“Anak diajak kerja di ladang. Itu yang sangat miris, apalagi identifikasi anak sampai tingkat SD yang belum masuk sekolah,” kata legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Di tengah persoalan tersebut, Nadirah menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu jalan keluar. Program itu menyasar anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

“Sekolah Rakyat ini memang dikhususkan anak-anak yang terlantar, yang tidak diurus sama orang tuanya. Itu sangat bisa sekali menjadi solusi,” tegas ketua DPW PBB NTB tersebut.

Ia meminta pemerintah segera mencocokkan data ATS dengan kapasitas penerimaan Sekolah Rakyat. Dengan begitu, anak-anak yang memenuhi kriteria bisa segera mendapatkan akses pendidikan.

Nadirah juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pendataan harus berjalan beriringan dengan kesiapan fasilitas dan tenaga pendamping.

“Jangan disia-siakan agenda ini, langsung saja didata,” ujarnya.

Sekolah Rakyat KLU Sudah Beroperasi

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Dusun Amor-amor, Lombok Utara pada 2 November 2026.

Sekolah tersebut mulai beroperasi dan telah mencatat 595 calon siswa dari sejumlah kabupaten/kota di NTB. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya, termasuk di Pulau Sumbawa.

Iqbal menegaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan menekan angka putus sekolah. Program tersebut juga menjadi intervensi menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kelompok desil 1 dan 2.

“Yang lebih penting adalah ini menampung dari desil 1, desil 2. Yang miskin ekstrem ini,” kata Iqbal. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait