Mataram (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto meminta petinggi partai koalisi menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti dalam waktu satu pekan. Arahan tersebut mengemuka saat kepala negara menggelar pertemuan tertutup bersama pimpinan partai di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 13 November 2026.
Setelah pertemuan berlangsung, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, membenarkan adanya instruksi langsung dari Presiden tersebut.
“Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu. Ya untuk menyiapkan nanti,” ujarnya, mengutip detik.com pada Sabtu, 14 November 2026.
Sejumlah elite partai koalisi turut menghadiri pertemuan penting itu. Mereka adalah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf juga hadir di lokasi.
Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat tampak merapat.
Agenda Luar Negeri Presiden
Presiden Prabowo akan menggelar pembahasan lanjutan setelah merampungkan rangkaian kunjungan kerja. Prabowo menjadwalkan lawatan menuju Sulawesi Tengah dan Filipina dalam beberapa hari ke depan.
Kunjungan padat tersebut membuat proses penetapan nama kandidat baru berlangsung pekan depan. Selama masa lawatan itu, para ketua umum partai dapat memanfaatkan waktu untuk menjaring aspirasi kader.
Zulkifli Hasan pun memaparkan rincian jadwal perjalanan dinas Presiden sekaligus memastikan waktu pertemuan berikutnya.
“Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit. Pulang dari itu, kita akan undang lagi satu minggu kemudian, untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa. Nanti akan terserah kepada Bapak di minggu depan,” katanya.
Sikap Partai Koalisi
Setiap partai politik memiliki kesempatan merumuskan kandidat di internal masing-masing selama masa tenggat tersebut. Mekanisme penjaringan ini membuka ruang bagi tiap partai untuk menyodorkan figur terbaik mereka.
Meski begitu, beberapa anggota koalisi memilih menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif penunjukan kepada Presiden. Para pimpinan partai sepakat menjaga soliditas koalisi demi kelancaran jalannya pemerintahan ke depan.
Zulkifli Hasan pun menegaskan sikap partainya yang tidak menyodorkan kader internal untuk mengisi kursi wakil presiden.
“Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” tegasnya.
Proses pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada ketentuan konstitusi dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Aturan itu mewajibkan Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, lembaga legislatif tersebut akan memproses kedua nama melalui sidang paripurna. (*)
