Mataram (NTBSatu) – Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, buka suara terkait krisis air bersih yang melanda kawasan destinasi wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, akibat penghentian suplai air oleh pihak pengelola.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam karena langsung berdampak pada operasional sektor pariwisata serta kebutuhan esensial warga setempat.
”Masalah air bersih di Gili Trawangan ini sudah mendesak dan menyangkut hajat hidup masyarakat. Termasuk kelangsungan pariwisata kita,” ujarnya dalam siniar NTBSatu pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Bupati menilai, penghentian pasokan air ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Gili Trawangan merupakan salah satu ikon pariwisata unggulan yang menyumbang pendapatan daerah secara signifikan.
Terganggunya distribusi air bersih menciptakan efek domino negatif terhadap kenyamanan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke pulau tersebut.
Najmul menyebutkan, kelangkaan air bersih mengancam reputasi Gili Trawangan sebagai destinasi kelas dunia. Sejumlah hotel, vila, dan restoran kesulitan memenuhi standar pelayanan minimum bagi tamu akibat keterbatasan pasokan air harian.
”Para pelaku usaha pariwisata mengeluhkan dampaknya. Wisatawan tentu merasa tidak nyaman jika kebutuhan dasar seperti air bersih tidak terpenuhi selama berlibur,” lanjutnya.
Para pengusaha pariwisata setempat mendesak adanya kepastian suplai air agar operasional usaha tetap berjalan. Jika krisis ini berlanjut, gelombang pembatalan kunjungan wisatawan dikhawatirkan akan merugikan perekonomian lokal yang baru saja pulih.
Desakan Langkah Cepat Pemerintah
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus mengkaji langkah taktis guna memulihkan distribusi air bersih secepatnya. Koordinasi intensif herus terjadi untuk mencari titik temu antara regulasi yang berlaku dan kebutuhan mendesak di lapangan.
”Kami mendorong semua pihak untuk duduk bersama dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta sektor pariwisata di Gili Trawangan,” katanya.
Penyelesaian jangka pendek berupa diskresi operasional sementara menjadi opsi utama untuk mencairkan kebuntuan. Namun, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dari pengelola agar krisis serupa tidak berulang di masa mendatang.
Hal ini bertujuan demi menjaga kredibilitas pariwisata NTB di kancah global. (*)
