Capaian Makro Stunting NTB Lampaui Target, Bappeda Perkuat Intervensi Sektor
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mencatatkan capaian signifikan dalam penanganan gizi buruk hingga triwulan kedua tahun ini. Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menegaskan keberhasilan makro ini menuntut ketelitian data lapangan.
“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” katanya pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Kolaborasi Lintas Sektor
Data Dinas Kesehatan Provinsi NTB menunjukkan angka prevalensi kumulatif daerah kini berada pada posisi 12,5 persen. Capaian tersebut melampaui target jangka panjang Pemprov NTB sebesar 20,2 persen untuk tahun 2026.
Angka itu juga sukses melewati standar target nasional sebesar 17,2 persen. Meski demikian, Bappeda Provinsi NTB memastikan pemerintah daerah tetap memperketat pengawasan teknis pada tingkat lapangan.
Bappeda NTB mengarahkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor secara konsisten. Langkah kolaboratif ini menjadi prioritas utama menjelang survei gizi nasional resmi pada April 2027.
Baiq Nelly mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar memanfaatkan sisa waktu secara maksimal. Ia menargetkan daerah dengan kasus tinggi mampu menurunkan angka stunting secara signifikan sebelum tim survei turun.
“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ujarnya.
Fokus Intervensi pada Wilayah Zona Merah
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan peta wilayah yang memerlukan penanganan ekstra. Kabupaten Lombok Timur memegang persentase tertinggi mencapai 19,38 persen.
Kabupaten Lombok Utara menyusul pada angka 12,55 persen, sementara Kabupaten Bima mencatatkan 12,05 persen. Pemerintah provinsi memfokuskan alokasi logistik, pemantauan gizi, dan perbaikan kebersihan lingkungan pada wilayah zona merah tersebut.
Bappeda NTB memastikan intervensi menyasar langsung empat puluh desa berdaya demi mempercepat target bebas stunting. Semetara itu, Lalu Hamzi menegaskan fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi, pemantauan, dan intervensi.
“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah. Tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelas dr. Lalu Hamzi Fikri. (*)




