Hadi Gunawan Pimpin Demokrat NTB hingga 2031, Janjikan Kepengurusan Berbasis Meritokrasi
Mataram (NTBSatu) – Partai Demokrat resmi menetapkan Irjen Pol (Purn) Hadi Gunawan sebagai Ketua Demokrat NTB periode 2026- 2031. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat sebelumnya dipimpin oleh Plt Ketua DPD Demokrat NTB, Si Made Rai Edi Astawa.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat menyerahkan surat keputusan penetapan tersebut pada Jumat, 13 November 2026.
“Hari ini saya menerima SK Penetapan sebagai Ketua DPD Demokrat NTB,” ujar mantan perwira Polri yang sapaan akrabnya Hagun tersebut, Jumat, 13 November 2026.
Penetapan ini mengakhiri masa kekosongan kepengurusan setelah Musyawarah Daerah (Musda) V melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Forum tersebut berlangsung pada 16 Oktober 2026.
Musdalub menetapkan Hadi sebagai calon tunggal Ketua DPD Demokrat NTB. Setelah forum itu, kepengurusan periode 2022- 2027 dinyatakan demisioner.
DPP Demokrat kemudian mengambil alih kepengurusan sementara. Langkah tersebut berlangsung hingga partai menetapkan ketua baru untuk periode 2026-2031.
Kini, Hadi menghadapi pekerjaan berikutnya, yakni menyusun struktur kepengurusan baru. Ia akan memimpin tim formatur yang bertugas merancang susunan pengurus DPD Demokrat NTB.
Komposisi tim formatur akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tim tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Organisasi Partai Demokrat.
Dalam pernyataan resminya, Hadi menyebut penyusunan pengurus akan mengedepankan prinsip meritokrasi. Ia ingin menempatkan kader berdasarkan kompetensi, kredibilitas, dan loyalitas.
“Proses ini harus berjalan transparan, objektif, demokratis, dan bertanggung jawab,” ujar mantan Kapolda NTB tersebut.
Redam Perbedaan Pasca Musdalub
Selain menyusun kepengurusan, Hadi juga mendorong konsolidasi internal. Ia meminta seluruh kader menjaga kekompakan setelah dinamika kontestasi Musdalub.
Hadi mengingatkan agar perbedaan pilihan selama Musdalub tidak berkembang menjadi perpecahan. Ia mengajak kader kembali menyatukan visi dan komitmen organisasi.
Momentum Musda, menurutnya, harus menjadi ruang memperkuat struktur partai. Konsolidasi tersebut juga menjadi bekal menghadapi agenda politik mendatang.
Namun, soliditas organisasi tidak hanya bergantung pada imbauan kepada kader. Penyusunan kepengurusan baru akan menjadi ujian awal bagi komitmen tersebut.
Publik juga dapat melihat bagaimana Demokrat NTB menerapkan prinsip meritokrasi dalam menentukan posisi strategis. Transparansi proses dan pertimbangan penempatan kader menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Dengan penetapan ini, Hadi resmi memimpin Demokrat NTB untuk lima tahun ke depan. Ia kini memiliki tanggung jawab menyatukan kader sekaligus menyiapkan struktur organisasi menghadapi agenda politik berikutnya. (*)




