Bima (NTBsatu) – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima menuntut mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro pidana penjara seumur hidup. Begitu juga dengan bandar narkoba, Erwin Iskandar alias Koko Erwin dan Aksan Al-Fadil.
Tuntutan itu dibacakan pada persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Kartika, Pengadilan Negeri Raba Bima, Kamis, 12 November 2026.
JPU menilai, Didik Putra Kuncoro terbukti terlibat dalam pemufakatan jahat peredaran narkotika di wilayah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu setahun maka pendapatan terdakwa atau aset terdakwa akan dilelang untuk negara dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 190 hari,” kata JPU, Syahrur Rahman, Kamis 12 November 2026.
Dalam sidang itu, JPU Syahrur Rahman mengungkap, terdakwa secara sadar melakukan tindakan melawan asta cita Presiden dan Wakil Presiden, serta peraturan Kapolri. Padahal terdakwa merupakan anggota Polri aktif saat itu.
“Perbuatan terdakwa bertentangan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa tidak kooperatif dalam persidangan,” tambahnya.
Tak sampai disitu, JPU membeberkan bahwa terdakwa terbukti menerima uang Rp2,8 miliar dari terdakwa AKP Malaungi.
Terungkap dalam persidangan, uang tersebut merupakan setoran dari bandar narkoba yang beroperasi di wilayah hukum Polres Kota Bima. Para bandar tersebut juga duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa.
“Dalam fakta persidangan terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Kota Bima dan menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkup Pemerintahan,” terang JPU saat kala membacakan tuntutan.
Selain Didik Putra Kuncoro, JPU juga menuntut, Erwin Iskandar alias Koko Erwin dan Aksan Al-Fadil pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayarkan atau tidak dapat dilunasi melalui penyitaan harta kekayaan, keduanya terancam pidana pengganti selama 190 hari penjara.
Para terdakwa masing masing secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Terdakwa terbukti memiliki peran sebagai bandar atau pengendali peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatannya tidak hanya mencakup penguasaan narkotika, tetapi juga berkontribusi terhadap berlangsungnya mata rantai peredaran gelap narkotika,” sebut JPU kala membacakan tuntutan dihadapan Majelis Hakim PN Raba Bima. (MSR)
