Penahanan LAZ dan Sudirman Dipindahkan ke Lombok Akhir November 2026
Mataram (NTBSatu) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemindahan penahanan Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dari Jakarta ke Lombok pada 23-24 November 2026.
Pemindahan itu untuk memudahkan proses persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat LAZ. Khususnya saat dirinya akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Alvonsus Gani di Pengadilan Tipikor Mataram.
“Pemindahan penahanan dari Jakarta ke sini perkiraannya antara tanggal 23-24 November 2026,” kata jaksa penuntut umum KPK, Ihsan.
LAZ jadwalnya memberikan keterangan sebagai saksi pada Rabu, 25 November 2026. Dengan pemindahan ini, LAZ dapat hadir langsung di ruang persidangan tanpa melalui sambungan konferensi video.
“Sehingga nanti pada saat pemeriksaan yang bersangkutan (LAZ) sebagai saksi di hari Rabu, dua pekan lagi, 25 November itu, bisa langsung hadir di sini (pengadilan) tanpa Zoom, itu rencananya,” bebernya.
Selain LAZ, KPK juga berencana memindahkan penahanan Sudirman, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda). Keduanya akan hadir sebagai saksi secara bersamaan dalam persidangan Alvonsus Gani.
“Jadi, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Sudirman akan bersamaan bersaksi untuk terdakwa Alvonsus Gani,” katanya.
Berkas LAZ dan Sudirman Masih Tahap Satu
Ihsan menjelaskan, perkara yang menjerat LAZ dan Sudirman masih berada dalam tahap penyidikan. Berkas keduanya kini tengah diteliti jaksa KPK dan belum dinyatakan lengkap atau P-21.
“Jadi, berkas belum P-21 (kami nyatakan lengkap), baru tahap satu, kami (jaksa peneliti) baca berkasnya dulu kemudian baru kita nyatakan lengkap. Nanti baru tahap dua, serahkan tersangka dan barang bukti,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemindahan lokasi penahanan pada akhir November nantinya menjadi penanda bahwa perkara LAZ dan Sudirman telah masuk ke tahap penanganan jaksa penuntut umum.
Sementara terkait lokasi penitipan penahanan di Lombok, KPK masih melakukan koordinasi. Ihsan mengatakan, penentuan rutan akan mempertimbangkan aspek keamanan serta kemungkinan komunikasi antara para terdakwa.
“Akan dititip di mana? Itu masih dalam koordinasi, apakah itu di rutan mana nantinya. Tentu akan melihat dari sisi keamanan dan supaya tidak ada komunikasi antarterdakwa nantinya,” tandasnya. (*)




