Mataram (NTBSatu) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, meminta Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) NTB, mengawal ketat setiap tahapan Program Desa Berdaya.
Ia menekankan, pengawalan tersebut perlu berjalan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) NTB 2026 di Lombok Astoria Hotel Mataram, pada Kamis, 5 November 2026.
“Kita perlu mengevaluasi pelaksanaan Program Desa Berdaya, termasuk Desa Berdaya Transformatif, untuk mengukur kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Ujar Wagub Dinda sapaan akrabnya.
Menurutnya, program yang mulai berjalan pada 2026 tersebut membutuhkan pengawasan berkelanjutan agar setiap tahapan berjalan sesuai perencanaan.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup mengacu pada realisasi kegiatan maupun besarnya anggaran yang terserap.
Pemerintah harus memastikan program mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, dan kemandirian masyarakat penerima manfaat.
Minta Keakuratan Data Sasaran
Selain pengawalan program, mantan Bupati Bima periode 2015-2025 ini, juga meminta pemerintah daerah memperkuat penggunaan data akurat dan terintegrasi dalam menentukan sasaran pemberdayaan.
Ia menilai koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta validasi data langsung di lapangan penting untuk memastikan ketepatan sasaran.
“Karakteristik kemiskinan setiap kabupaten/kota berbeda sehingga kita (pemerintah), membutuhkan strategi penanganan sesuai kondisi dan potensi wilayah masing-masing,” katanya.
Wagub Dinda mengingatkan pemerintah agar tidak hanya membandingkan angka kemiskinan antardaerah dalam mengevaluasi keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah juga perlu mengukur perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah menerima intervensi melalui berbagai program pemberdayaan.
Pada Kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Baznas mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah melalui pengembangan usaha produktif serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat membutuhkan,” ucapnya.
Wagub Dinda berharap pengawalan dan evaluasi lintas sektor mampu memperkuat efektivitas Program Desa Berdaya dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Seluruh pemerintah daerah, harus memastikan setiap program pemberdayaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” Pungkasnya (*).
