Pemprov NTB Usulkan Tambahan 48 Jenis Alat Kesehatan ke Kemenkes
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengusulkan tambahan 48 jenis alat kesehatan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk memperkuat layanan rujukan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal membahas usulan tersebut bersama Wakil Menteri Kesehatan II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti turut mendampingi Gubernur bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, dan jajaran manajemen rumah sakit.
Bahas Penguatan RS Rujukan dan Pemenuhan Alat Kesehatan
Pertemuan tersebut membahas penguatan rumah sakit rujukan, pemenuhan alat kesehatan.
Serta pemerataan akses pelayanan medis bagi masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Gubernur Iqbal menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan rujukan, terutama penanganan ibu dan anak.
Keterisian ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Provinsi NTB mencapai 99 persen pada Oktober 2026. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan peningkatan fasilitas perawatan intensif bayi.
Gubernur Iqbal mendorong pembangunan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Terpadu untuk mempercepat penanganan ibu dan bayi dalam kondisi darurat.
“Melalui Gedung KIA Terpadu, ibu dan bayi bisa mendapat pertolongan lebih cepat saat kondisi mereka gawat,” ujar Gubernur Iqbal.
Usulkan 48 Jenis Alat Kesehatan
Pemprov NTB juga mengusulkan tambahan 48 jenis alat kesehatan untuk mendukung layanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi (KJSU) dan KIA.
Pemprov NTB mendorong transformasi RS Mutiara Sukma, menjadi rumah sakit umum dengan layanan unggulan kesehatan jiwa.
“Kita (Pemprov) juga memperluas program SPHERES untuk mengintegrasikan data kesehatan dan meningkatkan efektivitas pelayanan hingga tingkat puskesmas,” ujar Mantan Dubes RI untuk Turki ini.
Wakil Menteri Kesehatan II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus menyambut baik berbagai usulan Pemprov NTB dalam pertemuan tersebut.
“Komitmen Kemenkes, tentu mendukung pemerataan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan tantangan geografis wilayah,” tegasnya.
Pemprov NTB berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas rumah sakit dan memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut menyasar masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa agar memperoleh layanan medis yang lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau. (*)




