Transparansi Program Desa Berdaya, Pemprov NTB Rilis Dokumentasi Praktik Baik ke Media
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menginstruksikan pembuatan dokumentasi video praktik baik dari desa penerima program Desa Berdaya Tematik. Langkah ini menjadi wujud nyata akuntabilitas publik sekaligus bahan inspirasi bagi daerah lain.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan agar seluruh dinas terkait segera menuntaskan sisa proposalnya.
“Saya minta dinas teknis seperti Lingkungan Hidup, Peternakan, Pertanian, dan lainnya segera tuntaskan sisa proposal yang belum selesai. Lakukan pemetaan, cek tingkat kesulitan dan masalahnya di bawah. Jangan dibiarkan menumpuk,” tegasnya pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Selain dokumentasi video, pemerintah provinsi mewajibkan penerbitan siaran pers resmi ke media massa. Kebijakan tersebut memastikan setiap pencapaian program dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.
Peran Sentral Bappeda NTB
Upaya publisitas dan transparansi program ini berjalan seiring dengan pengawalan tata kelola anggaran oleh Bappeda NTB. Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memastikan setiap proses pencairan dana memiliki dasar hukum yang kuat dan presisi.
“Mengingat sisa waktu yang makin terbatas menuju akhir tahun anggaran, sinergi data dan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar presisi,” ungkapnya.
Bappeda NTB bersama perangkat daerah teknis terus menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan. Langkah taktis ini menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran 2026.
Evaluasi DPMD dan Kesiapan Teknis Desa
Dari sisi administratif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTB mencatat progres signifikan. Mayoritas proposal dari total alokasi 257 desa dan kelurahan sudah masuk dan melalui verifikasi ketat.
Kepala DPMD NTB, Lalu Hamdi, memaparkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah tantangan teknis di tingkat desa.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan ada beberapa kendala teknis di lapangan. Selain itu, pelaksanaan di lapangan sangat variatif, pertanggungjawaban belum lengkap, serta belum semua desa mampu melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai aturan,” jelasnya.
Pemerintah provinsi menjawab tantangan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Satgas Desa Berdaya. Pemprov NTB juga menggelar pembinaan rutin melalui ruang virtual serta mengerahkan Pendamping Desa Profesional Kementerian Desa guna mendampingi aparatur desa menuntaskan kewajiban mereka. (*)
