Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menyalurkan dana masing-masing sebesar Rp7 juta kepada 432 Kepala Keluarga di Kota Mataram.
Bantuan ini Pemprov NTB tujukan bagi warga yang tergolong sebagai keluarga miskin ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bantuan dana tersebut untuk mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan rumah tangga agar terbebas dari jeratan kemiskinan ekstrem.
Ia menambahkan, sebelum menerima bantuan, seluruh penerima manfaat terlebih dahulu melalui tahapan pengajuan proposal, pengujian, dan verifikasi.
“Sebagian dana itu diambil secara tunai untuk modal usaha, sementara sisanya masih disimpan dalam bentuk tabungan di Bank NTB Syariah,” ujarnya, Kamis, 12 November 2026.
Ia membeberkan, khusus di Kelurahan Bintaro, Pemprov NTB menyalurkan bantuan kepada 113 keluarga penerima manfaat.
Pencairannya secara langsung kepada penerima manfaat yang telah memiliki rekening pribadi dengan besaran dana yang dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan modal usaha yang diajukan, sedangkan sisa bantuan tetap tersimpan dalam tabungan.
Ia menekankan, Pemprov NTB menyiapkan pendamping yang bertugas memantau penggunaan dana serta perkembangan usaha para penerima manfaat. Hal ini untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan sebagai modal usaha dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
“Kan ada pendamping, pendamping itu megang rasio berapa orang, berapa KK, itu memantau terus penggunaan uang itu,” lanjutnya.
Iqbal menyatakan, selain intervensi di tingkat keluarga, Kelurahan Bintaro juga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk pelaksanaan program di tingkat kelurahan.
“Dengan demikian, program ini tidak hanya menyasar peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong pemberdayaan di tingkat wilayah,” kata dia.
Program Segera Dirampungkan
Iqbal menyebutkan, pihaknya menargetkan pelaksanaan program tahun ini segera rampung. Setelah seluruh tahapan penyaluran selesai, fokus berikutnya adalah memastikan para penerima manfaat dapat menjalankan usaha kecil secara berkelanjutan.
Ia menekankan, pihaknya akan terus evaluasi program ini sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan pada tahun berikutnya.
Pemprov NTB membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) dari luar negeri yang telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung.
Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan NGO juga terlibat secara langsung proses operasional program, termasuk mekanisme penentuan penerima manfaat.
Iqbal menegaskan, penerima bantuan telah melalui proses verifikasi berulang. Hal ini untuk memastikan bantuan telah tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrem.
Dari sisi pengawasan, program ini juga telah melalui proses audit sejak tahap perencanaan dan penyusunan konsep. Selanjutnya, pihaknya telag melakukan audit administrasi terhadap pelaksanaan program ini.
Kata Iqbal, keberhasilan program berdasarkan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat. Pemerintah menggunakan ambang pengeluaran di bawah Rp600 ribu per bulan sebagai salah satu acuan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem.
Iqbal berharap, pendapatan keluarga penerima manfaat dapat meningkat hingga melampaui angka Rp600 ribu per bulan sehingga mereka dapat keluar dari kategori miskin ekstrem.
“Indikatornya adalah ketika pendapatan mereka meningkat. Kalau mereka sudah bisa memiliki penghasilan di atas Rp600 ribu per bulan, berarti mereka sudah bukan lagi masuk kategori miskin ekstrem,” pungkasnya. (*)
