Mataram (NTBSatu) – Sengketa kepemilikan lahan yang sebagian di antaranya kini menjadi jalan negara dan akses menuju Jembatan Meninting, penghubung Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat, bermasalah. Kasusnya berlanjut ke tingkat banding.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (PT NTB) setelah Pengadilan Negeri (PN) Mataram mengabulkan sebagian gugatan terkait kepemilikan lahan tersebut.
Perkara ini bermula dari gugatan 18 orang yang mengklaim memiliki hak atas sebidang lahan di kawasan Meninting. Dalam gugatan, luas lahan yang disengketakan disebut mencapai 2,65 hektare. Namun, berdasarkan hasil ukur ulang, luasnya menjadi 2,17 hektare.
Yang membuat perkara ini menjadi perhatian, lahan tersebut sebagian telah digunakan sebagai jalan dan akses menuju Jembatan Meninting. Lahan itu sebelumnya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur pada 2012 dan kini menjadi bagian dari akses yang menghubungkan Mataram dengan Lombok Barat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram, BPN Kota Mataram mengajukan permohonan banding pada 3 November 2026.
“Pemohon banding Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram, Lababa Bagis, Riyani dan Muhammad Farid,” demikian keterangan dalam SIPP PN Mataram yang diakses Kamis, 12 November 2026.
Pengadilan kemudian memberitahukan permohonan banding tersebut kepada 18 pihak yang menjadi terbanding pada 5 November 2026. Pada 10 November, pemohon banding menyerahkan memori banding yang kemudian diteruskan kepada para pihak terbanding.
Pada 12 November 2026, pengadilan menerima kontra memori banding dari pihak terbanding.
Salah satu pihak yang mengajukan banding adalah Muhammad Farid. Dalam perkara nomor 45/Pdt.G/2026/PN Mtr itu, Farid merupakan tergugat satu.
Farid menyebut ada persoalan mendasar dalam proses perkara tersebut yang menjadi salah satu alasan pengajuan banding. Menurut dia, data alamat dan email para tergugat yang tercatat dalam perkara tidak sesuai.
“Yang paling krusial itu terkait data alamat dan email para tergugat yang teregistrasi dalam perkara, itu tidak sesuai. Yang terunggah dalam registrasi pengadilan itu salah,” kata Farid.
Menurut dia, kesalahan tersebut berdampak pada tidak sampainya relaas atau pemberitahuan resmi pengadilan kepada para pihak tergugat.
“Jadi, karena datanya salah, para pihak yang masuk sebagai tergugat di situ tidak menerima relaas,” ujarnya.
Farid menilai kondisi tersebut berpengaruh terhadap jalannya persidangan hingga keluarnya putusan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat.
Lahan Jalan dan Akses Jembatan Dinyatakan Milik Penggugat
Dalam putusan yang dibacakan pada 22 Oktober 2026, majelis hakim PN Mataram yang diketuai Mukhlassuddin menyatakan Achmad Tanwir, yang telah meninggal pada 16 Agustus 2012, sebagai pewaris yang memiliki hubungan hukum dengan lahan yang disengketakan.
Majelis juga menyatakan lahan kebun berdasarkan hasil ukur ulang seluas 2,17 hektare, yang tercatat dalam Pipil Nomor 203 Persil Nomor 9 Klas I atas nama Achmad Tanwir, merupakan hak milik para penggugat.
Lahan tersebut termasuk bagian yang kini digunakan sebagai jalan dan akses menuju Jembatan Meninting.
Majelis turut menyatakan pipil atas nama Achmad Tanwir, silsilah keluarga, surat keterangan waris, sertifikat hak milik (SHM), serta bukti surat lain yang diajukan dalam perkara tersebut sah.
Dalam putusan itu, Muhammad Farid selaku tergugat satu juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat. Majelis menyatakan segala bentuk surat yang melekat dan timbul di atas lahan sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.
Namun, gugatan para penggugat ditolak untuk bagian selain dan selebihnya. Farid juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.678.000.
Pemkot Mataram Tak Masuk sebagai Tergugat
Sementara itu, Pemkot Mataram sebelumnya menyatakan tidak ditarik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara tersebut.
Sekda Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengenai perkara lahan tersebut.
Menurut Alwan, tidak dilibatkannya Pemkot Mataram sebagai pihak dalam perkara menjadi persoalan tersendiri. Sebab, lahan yang disengketakan sebagian telah menjadi aset dan digunakan untuk kepentingan publik.
“Karena ini kan kurang pihak. Harusnya, NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),” kata Alwan sebelumnya.
Pasca putusan PN Mataram, Pemkot Mataram kemudian membentuk tim hukum dan berkoordinasi dengan BPN Kota Mataram untuk menempuh upaya hukum banding.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan status lahan yang kini digunakan sebagai jalan negara dan akses menuju Jembatan Meninting agar tidak terhapus dari catatan aset Pemkot Mataram.
Lahan tersebut sebelumnya dibebaskan pada 2012 untuk pembangunan infrastruktur dan kini menjadi akses penting yang menghubungkan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. (*)
