Jakarta (NTBSatu) – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan Listyo Sigit Prabowo merupakan pihak yang memerintahkan sejumlah jenderal di Mabes Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini ia sampaikan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU. Kemudian ia teruskan kepada EH dan AS,” ucap Suyudi mengutip live YouTube TVR Parlemen.
Suyudi mengatakan, Listyo menyampaikan perintah penyadapan itu ke sejumlah bawahannya secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Perintah itu tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Selanjutnya, Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi.
Melalui sistem, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman haisl penyadapan kemudian menerjemahkannya ke dalam sebuah transkrip.
Selanjutnya, mereka melaporkan hasil penyadapan itu secara berjenjang hingga sampai ke Listyo.
DPR Panggil Kapolri
Sebagai informasi, DPR memanggil Suyudi dan jajarannya untuk meminta penjelasan. Pemanggilan itu terkait dugaan kasus penyadapan oleh sejumlah petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang.
Terkait kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif. Mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Lalu, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Polisi menjerat mereka dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Selain Slamet, polisi juga sudah menahan tersangka ketiga di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. (*)
