Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menyerahkan tujuh nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026-2029 kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, Rabu, 11 November 2026.
Penyerahan tersebut menandai berakhirnya tahapan seleksi di tingkat legislatif. Selanjutnya, Gubernur akan menerbitkan keputusan pengangkatan dan melantik tujuh anggota terpilih.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyebut, pihaknya menetapkan tujuh nama berdasarkan sistem pemeringkatan. Ia mengklaim proses seleksi berjalan transparan, objektif, dan profesional.
“Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas,” katanya, Rabu, 11 November 2026.
Tujuh nama yang diserahkan kepada gubernur yakni Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi.
Proses seleksi berlangsung melalui beberapa tahapan. Tim Seleksi memulai penjaringan sejak pertengahan 2026 dengan dukungan sekretariat dan tim asesor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
Tahapannya meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi tertulis, psikologi, dan wawancara. DPRD kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
DPRD menyebut, pendalaman visi, misi, dan integritas menjadi bagian dari penilaian akhir. Hasilnya kemudian menghasilkan tujuh nama berdasarkan pemeringkatan.
Seleksi Sempat Jadi Sorotan Masyarakat
Namun, proses seleksi sebelumnya tidak sepenuhnya berjalan tanpa sorotan. Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran (AMPP) NTB pernah mempersoalkan hasil seleksi Timsel.
Pada September 2026, AMPP mengirimkan surat kepada Komisi I DPRD NTB. Mereka meminta DPRD memeriksa kembali calon yang lolos 16 besar.
AMPP menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah calon dalam politik praktis. Mereka menyebut Damhuji dan Junardi pernah maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024.
AMPP juga mempersoalkan rekam jejak salah seorang calon yang disebut pernah menjalani hukuman pidana korupsi. Namun, keberatan tersebut merupakan klaim AMPP yang membutuhkan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan ketentuan resmi.
Saat itu, Ketua Komisi I DPRD NTB Moh. Akri menyatakan, komisinya tidak memiliki kewenangan membatalkan keputusan Timsel secara langsung. Ia menyebut pihak yang keberatan dapat menempuh jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tentu itu menjadi atensi kami dan kami juga akan melihat aturan yang mengatur KPID itu sendiri,” ujar Akri pada 29 September 2026.
Kini, dua nama yang pernah masuk sorotan AMPP, yakni Damhuji dan Junardi, tercantum dalam tujuh nama yang DPRD serahkan kepada gubernur.
Kondisi tersebut membuat transparansi hasil pemeriksaan persyaratan calon menjadi penting. Publik perlu mengetahui bagaimana DPRD dan Timsel menilai persoalan nonpartisan serta rekam jejak calon.
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mensyaratkan calon anggota KPI bersifat independen dan nonpartisan. Karena itu, proses pengangkatan anggota KPID perlu memastikan seluruh persyaratan tersebut terpenuhi.
Ketua DPRD berharap tujuh anggota terpilih segera bekerja setelah pelantikan. Mereka akan mengawasi isi siaran, menjaga kualitas informasi publik, dan mendorong ekosistem penyiaran yang sehat. (*)
