Sumbawa Barat (NTBSatu) – Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj. Hanipah, S.Pt., M.Inov., meminta seluruh pimpinan perangkat daerah hingga pemerintah desa memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran.
Ia menyoroti persoalan pertanggungjawaban belanja, pengadaan barang dan jasa, hingga ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang masih berulang.
Hanipah menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2026 di Lantai 3 Graha Praja, Sekretariat Daerah KSB, Rabu, 11 November 2026.
Inspektorat Daerah KSB mengangkat tema penguatan sinergi pembinaan dan pengawasan untuk mendukung program strategis daerah dalam kegiatan tersebut.
Menurut Hanipah, persoalan pengelolaan keuangan pemerintahan masih muncul dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pembinaan dan pencegahan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Jangan sampai kita lebih sibuk menyelesaikan temuan pemeriksaan daripada memperbaiki sistem dan pencegahan terjadinya kesalahan,” ujarnya, Rabu, 11 November 2026.
Ia meminta Inspektorat memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah serta pemerintah desa.
Sementara itu, kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa harus terlibat langsung dalam mengawasi kegiatan serta penggunaan anggaran.
Tekankan Pencegahan
Selain memperkuat pengawasan, Hanipah meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap rekomendasi harus memiliki penyelesaian yang jelas, tepat waktu, dan terbukti.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan menunggu pemeriksaan baru bekerja dengan benar. Jangan menunggu ditemukan kesalahan baru melakukan perbaikan, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama di tahun-tahun berikutnya,” pesannya.
Dalam Rakorwasda tersebut, Inspektorat KSB juga memperkenalkan aplikasi Pariri ITDA KSB untuk mendukung digitalisasi pengawasan. Aplikasi ini bertujuan mempermudah pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Inspektorat merencanakan implementasi aplikasi tersebut mulai 2027. Digitalisasi ini diharapkan membantu pemerintah memantau penyelesaian rekomendasi pemeriksaan secara lebih terarah.
Sekretaris Inspektorat KSB, Lutpiah Ruswati, menyampaikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah mencapai 97,5 persen. Capaian tersebut mencakup penyelesaian kerugian daerah maupun negara melalui penyetoran.
Sementara itu, tindak lanjut hasil review Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa, reviu kinerja, serta kegiatan mentoring telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Inspektorat memperkuat akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah. (*)
