Mataram (NTBSatu) – Pembelajar hukum sekaligus Sekretaris Peradi Suara Advokat Indonesia Mataram, Muhamad Arif, meminta persoalan penerbitan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak berhenti pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, aspek pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dokumen tersebut juga perlu ditelusuri.
Arif menilai, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan pidana dalam penerbitan suket tersebut.
“Jika publik dipaksa mengikuti irama putusan MK dan MA, bukan berarti seluruh persoalan hukum yang melatarbelakangi penerbitan suket tersebut harus dianggap selesai,” kata Arif.
Menurutnya, penelusuran tidak cukup hanya menyasar lembaga yang menerbitkan dokumen, yakni kementerian yang membidangi pendidikan. KPU RI sebagai pihak yang memverifikasi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden juga perlu dimintai penjelasan.
Ia juga meminta aparat menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang mengetahui, mengupayakan, memfasilitasi, atau mengarahkan penerbitan surat keterangan tersebut, termasuk pihak dalam tim pencalonan Prabowo-Gibran.
“Jika terdapat pihak yang sejak awal mengetahui persoalan bukti kelulusan pendidikan Gibran, tetapi kemudian turut mengupayakan atau memfasilitasi penerbitan surat keterangan penyetaraan untuk kepentingan pencalonan Pilpres, maka keterlibatan mereka juga harus ditelusuri,” tegasnya.
Arif menyebut Pasal 391 dan Pasal 394 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai ketentuan yang menurutnya perlu dicermati. Namun, ia mengingatkan penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, termasuk pengetahuan, kesengajaan, dan peran masing-masing pihak.
Selain aspek pidana, Arif mengkritik pertimbangan dalam putusan MK dan MA. Ia menilai kedua putusan tersebut perlu ditelaah dari sisi konsistensi penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ketentuan itu mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Menurut Arif, ketentuan tersebut perlu dikaitkan dengan riwayat pendidikan Gibran yang tercatat sebagai lulusan University of Bradford, Inggris.
“Kalau kita mau fair, norma pengecualian dalam PKPU itu harus dipertimbangkan secara konsisten. Apabila persyaratan pengecualian tersebut terpenuhi, maka semestinya ketentuan itu tidak boleh diabaikan dalam menilai persoalan hukum yang ada,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap putusan pengadilan bukan berarti menolak lembaga peradilan. Menurutnya, masyarakat tetap berhak menguji penerapan norma hukum agar tidak ditafsirkan secara parsial.
“Jangan sampai hukum kehilangan independensinya dan hanya menjadi instrumen untuk membenarkan kepentingan politik,” tutupnya.
