Mataram (NTBSatu) – Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Dompu bersama Unit Intel Kodim 1614/Dompu menangkap seorang oknum LSM berinisial MR (59). Dugaanya, ia mencatut nama Kejaksaan untuk meminta uang (memeras) kepada sekolah penerima proyek revitalisasi.
Kasi Intelijen Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan mengatakan, pihaknya mengamankan MR di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu’u, Rabu, 11 November 2026 sekitar pukul 10.59 Wita.
“Jadi, dugaanya yang bersangkutan mendatangi sejumlah sekolah dengan mengaku sebagai pihak dari Kejaksaan,” katanya kepada NTBSatu.
Kasus ini terungkap setelah Tim Intelijen Kejari Dompu menerima informasi dari salah satu konsultan proyek revitalisasi sekolah pada Selasa,10 November 2026.
Saat itu, MR mendatangi Kepala TK IT Al Abbas di Desa Rasabou dan Kepala TK Al Hudah di Desa Marada, Kecamatan Hu’u. Ia meminta data kelengkapan proyek serta uang masing-masing Rp2 juta.
Dari TK IT Al Abbas, terduga pelaku menerima Rp1 juta. “Sedangkan dari TK Al Hudah, uang yang diserahkan sebesar Rp200 ribu,” ungkapnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Kejari Dompu melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah. Kasi Intelijen Kejari Dompu Danny Curia Novitawan kemudian berkoordinasi dengan Kodim 1614/Dompu.
Tim gabungan melakukan pemantauan hingga akhirnya menyergap MR di sekitar kediaman Kepala TK IT Al Abbas. Tim gabungan mengamankan MR tanpa perlawanan berarti.
Amankan Barang Bukti
Dari tangan MR, petugas mengamankan uang tunai Rp1,2 juta, satu kartu tanda pengenal Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Tipikor atas nama Muhammad Rusli.
Kemudian dua stempel, sejumlah surat keputusan dan dokumen terkait lembaga KPK Tipikor. “Ada satu sepeda motor unit Yamaha Nmax,” jelasnya.
MR beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Kejari Dompu untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap motif, jaringan, hingga kemungkinan adanya korban lain.
Danny mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan aparat kewilayahan. Tujuannya untuk mendata kemungkinan adanya sekolah atau lembaga penerima bantuan lain yang menjadi korban.
“Kalau memang ada kepala sekolah, pengelola anggaran bantuan pemerintah, konsultan proyek, dan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan Kejaksaan untuk meminta uang. Jika ada yang mengaku, bisa melaporkan kepada kami,” tandasnya. (*)
