Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memprioritaskan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu Program Strategis Daerah (PSD). Program ini menyasar peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, terutama untuk menjawab kebutuhan industri seiring rencana pembukaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang.
Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, S.Si., M.Si., Rabu 11 November 2026, menjelaskan revitalisasi BLK menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Pemkab Sumbawa memberi perhatian khusus terhadap modernisasi fasilitas dan sistem pelatihan agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Program revitalisasi BLK ini merupakan salah satu Program Strategis Daerah yang menjadi atensi khusus Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu, fasilitas dan sistem pelatihannya perlu modernisasi agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah,” ujarnya.
Siapkan Tenaga Kerja Hadapi Tambang Blok Elang
Dedi menilai revitalisasi BLK menjadi langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja lokal menjelang rencana pembukaan tambang PT AMNT di Blok Elang. Melalui program ini, Pemkab Sumbawa ingin memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk merealisasikan program tersebut, Bapperida memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Besarnya kebutuhan dana itu mendorong pemerintah daerah menjajaki kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber.
“Dalam perencanaan kami, kebutuhan anggarannya kemungkinan di atas Rp15 miliar atau bahkan mendekati Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Namun, pembiayaannya akan kita kolaborasikan, tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, tetapi juga APBD Provinsi, APBN, bahkan melalui anggaran CSR PT AMNT,” jelasnya.
Dedi menegaskan, revitalisasi BLK tidak hanya menyasar kebutuhan tenaga kerja sektor pertambangan. Pemkab Sumbawa juga ingin mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan mampu bersaing di berbagai bidang pekerjaan sesuai jenis pelatihan yang tersedia.
“Melalui revitalisasi ini, kita ingin BLK benar-benar mampu menyiapkan tenaga kerja terdidik dan memiliki keterampilan yang bisa bersaing, baik di dunia industri pertambangan maupun secara umum. Harapannya, Kabupaten Sumbawa dapat melahirkan tenaga kerja yang siap memasuki berbagai bidang pekerjaan sesuai pelatihan yang diberikan,” katanya.
Pemkab Siapkan BLK Berstatus BLUD pada 2027
Selain meningkatkan fasilitas dan kualitas pelatihan, Pemkab Sumbawa juga merancang perubahan pola pengelolaan BLK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2027. Pemkab juga mendorong penerapan skema serupa untuk pengelolaan pasar di Kabupaten Sumbawa.
Dedi menjelaskan, pola BLUD memberi keleluasaan kepada unit layanan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri. Dengan demikian, unit layanan dapat memanfaatkan pendapatan dari kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas layanan.
Meski demikian, pengelolaan keuangan BLUD tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas agar setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Dengan menjadi BLUD, akan ada fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Artinya, anggaran yang diperoleh bisa digunakan dan dikelola langsung oleh unit layanan. Namun, tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, sehingga setiap penggunaan anggaran memiliki perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam penyusunan RAPBD, pemerintah daerah akan menetapkan target pendapatan dan belanja BLUD secara makro. Sementara itu, unit layanan memiliki keleluasaan untuk mengatur penggunaan pendapatan sesuai kebutuhan operasional dan pelayanan.
“Dalam penyusunan RAPBD, sifatnya lebih makro, yakni berapa target pendapatan yang diperoleh dan berapa belanjanya. Dengan pola BLUD, nantinya ada kemandirian dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, kami merencanakan agar BLK Kabupaten Sumbawa sudah didorong menjadi BLUD pada 2027,” pungkasnya. (*)
