Jakarta (NTBSatu) – Pimpinan Dewan DPR RI telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun Sidang usulan HMP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026 siang ini.
Sebanyak delapan fraksi hadir dalam rapat itu. Mereka di antaranya, Fraksi PDIP yakni Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra yakni Budi Djiwandono dan Bahtra Banong. Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja.
Kemudian, Fraksi NasDem yakni Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey. Fraksi PKB yakni M Khozin dan Sudjatmiko.
Lalu Fraksi Demokrat yakni Benny K Harman. Fraksi PKS yakni Mardani Ali Sera, serta Fraksi PAN yakni Syarifudin Sudding.
Saan mengatakan rapat membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat. Dia pun meminta persetujuan untuk membuka rapat.
“Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian Hak Menyatakan Pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?” kata Saan mengutip live YouTube TVR Parlemen.
“Setuju,” jawab anggota yang hadir.
Kaji Usulan
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengonfirmasi penerimaan laporan dan usulan tersebut setelah DPR membuka masa sidang pada Selasa, 10 November 2026.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan mengkaji usulan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Kajian meliputi argumentasi, kelengkapan jumlah pengusul, hingga keterwakilan fraksi.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,” kata Puan saat ditanya hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia menegaskan, DPR akan memproses usulan HMP sesuai dengan tata tertib dan mekanisme konstitusi. Pimpinan DPR akan membahasnya melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus).
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan jumlah anggota dewan yang telah menandatangani usulan tersebut mencapai sekitar 50 orang.
Menurut Mardani, para pengusul berasal dari sejumlah fraksi di DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 anggota berasal dari Fraksi PKS. Ia menyebut jumlah dukungan masih terus bertambah.
Usulan HMP ini muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Persoalan tersebut berkaitan dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden. (*)
